DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Pembiayaan Industri Strategis
Minggu, 23 Juni 2024 - 18:15 WIB
Pemerintahan mendatang yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto harus hadir dan memprioritaskan skema pembiayaan industri strategis. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto dan Sartono Hutomo dari Fraksi Demokrat menilai industri strategis selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah. Pemerintahan mendatang harus hadir dan memprioritaskan skema pembiayaan industri strategis.
"Saya melihat dukungan pemerintah terhadap BUMNIS sangat lemah dan tidak menjadi prioritas. Beda sekali dengan Program Strategis Nasional (PSN) yang ada sekarang," ujar Mulyanto di Jakarta, belum lama ini.
Pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Prabowo Subianto harus merumuskan pilihan prioritas dan strategi industrialisasi. "Agar industri menjadi prime mover (penggerak utama) bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, harus direalisasikan pendalaman pohon industri secara vertikal. Sehingga kita semakin mampu menguasai teknologi industri yang berdaya saing," ungkapnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengakui semuanya tidak semudah membalik tangan. Perlu kemauan politik dan konsistensi.
Negara menjadi faktor penentu dalam mengawal industri strategis. Dia mewanti-wanti bila pemerintah selanjutnya mengabaikan sektor industri, maka pembangunan ke depan bakal lebih sulit.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo menuturkan agar industri strategis dapat lebih mandiri maka harus ada pengelolaan keuangan yang baik di tiap BUMN.
"Mampu mengelola dengan baik manajemen keuangan di setiap BUMN dalam hal ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mampu untuk diversifikasi bisnis agar tidak bergantung pada satu sektor," ujar Sartono.
Karena itu, dia menekankan negara tentu harus selalu hadir dalam skema pembiayaan industri strategis sehingga ada proteksi dari pemerintah. "Pertama dukungan penuh terhadap langkah-langkah perusahaan yang diambil demi kemajuan di industrinya masing-masing dan tentu juga harus jelas payung hukumnya," katanya.
"Saya melihat dukungan pemerintah terhadap BUMNIS sangat lemah dan tidak menjadi prioritas. Beda sekali dengan Program Strategis Nasional (PSN) yang ada sekarang," ujar Mulyanto di Jakarta, belum lama ini.
Pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Prabowo Subianto harus merumuskan pilihan prioritas dan strategi industrialisasi. "Agar industri menjadi prime mover (penggerak utama) bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, harus direalisasikan pendalaman pohon industri secara vertikal. Sehingga kita semakin mampu menguasai teknologi industri yang berdaya saing," ungkapnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengakui semuanya tidak semudah membalik tangan. Perlu kemauan politik dan konsistensi.
Negara menjadi faktor penentu dalam mengawal industri strategis. Dia mewanti-wanti bila pemerintah selanjutnya mengabaikan sektor industri, maka pembangunan ke depan bakal lebih sulit.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo menuturkan agar industri strategis dapat lebih mandiri maka harus ada pengelolaan keuangan yang baik di tiap BUMN.
"Mampu mengelola dengan baik manajemen keuangan di setiap BUMN dalam hal ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mampu untuk diversifikasi bisnis agar tidak bergantung pada satu sektor," ujar Sartono.
Karena itu, dia menekankan negara tentu harus selalu hadir dalam skema pembiayaan industri strategis sehingga ada proteksi dari pemerintah. "Pertama dukungan penuh terhadap langkah-langkah perusahaan yang diambil demi kemajuan di industrinya masing-masing dan tentu juga harus jelas payung hukumnya," katanya.
tulis komentar anda