Lima Lembaga Ini Diminta Awasi Pelaksanaan Program Kartu Prakerja
Jum'at, 01 Mei 2020 - 18:04 WIB
"Lebih dari itu, sebenarnya KPK bisa melakukan analisasi dan membuat kajian terkait pelaksanaan Kartu Prakerja ini untuk menutup celah korupsi, dan juga sebagai upaya KPK dalam mencegah korupsi, serta meminimalisir potensi kerugian keuangan negara, untuk disampaikan kepada pemerintah," kata anggota komisi III DPR RI ini.
Dia mengatakan, dalam kondisi seperti saat ini, wabah corona yang masih belum terkendali, PHK terus berjalan, masyarakat terus kehilangan kesempatan kerja, kehilangan akses penghasilan dan kesejahteraan, yang berimplikasi kepada kebutuhan dasar akses untuk makan dan hidup, uang yang dialkokasikan untuk pelatihan daring hingga Rp5,6 Triliun atau Rp1Juta per orang untuk pelatihan sangat besar.
"Secara sederhana cara menghitungnya dapat kita lakukan, untuk cost produksi contain digital pelatihan itu sangat terukur, cost produksinya idealnya hanya dilakukan sekali. Setelah masternya selesai tinggal diupload dan diakses setiap orang. Bisa kita bayangkan kalau itu diakses 5,6 juta orang, sangat menggiurkan dan mudah mencari keuntungan di saat rakyat kita terancam kelaparan," katanya.
Didik mengaku tidak tahu kenapa pemerintah tidak menyiapkan konten digitalnya mandiri dibagikan gratis kepada seluruh masyarakat, pasti manfaatnya lebih besar. "Toh beberapa cost contain pelatihan itu, kalau kita mau browsing juga banyak yang mirip yang diberikan cuma-cuma alias gratis di Contain Creator," ungkapnya.
Maka itu, dia menyentuh nurani para pihak khususnya pengusaha mitra kartu prakerja yang menikmati keuntungan untuk tetap punya empati terhadap kesulitan bangsa ini, punya simpati dan nurani untuk membantu meringankan derita rakyat ini.
"Tunjukkan Solidaritas Sosial dan Kesetiakawanan Sosialnya. Jadilah Social Preneur, apalagi di saat sulit seperti sekarang ini. Terakhir saya berharap agar kartu pra kerja ini hanya membuai harapan sesaat. Setelah mereka mengikuti segala prosesnya, pada akhirnya lapangan pekerjaan tidak teralokasi untuk menampung para peserta kartu prakerja," pungkasnya.
Dia mengatakan, dalam kondisi seperti saat ini, wabah corona yang masih belum terkendali, PHK terus berjalan, masyarakat terus kehilangan kesempatan kerja, kehilangan akses penghasilan dan kesejahteraan, yang berimplikasi kepada kebutuhan dasar akses untuk makan dan hidup, uang yang dialkokasikan untuk pelatihan daring hingga Rp5,6 Triliun atau Rp1Juta per orang untuk pelatihan sangat besar.
"Secara sederhana cara menghitungnya dapat kita lakukan, untuk cost produksi contain digital pelatihan itu sangat terukur, cost produksinya idealnya hanya dilakukan sekali. Setelah masternya selesai tinggal diupload dan diakses setiap orang. Bisa kita bayangkan kalau itu diakses 5,6 juta orang, sangat menggiurkan dan mudah mencari keuntungan di saat rakyat kita terancam kelaparan," katanya.
Didik mengaku tidak tahu kenapa pemerintah tidak menyiapkan konten digitalnya mandiri dibagikan gratis kepada seluruh masyarakat, pasti manfaatnya lebih besar. "Toh beberapa cost contain pelatihan itu, kalau kita mau browsing juga banyak yang mirip yang diberikan cuma-cuma alias gratis di Contain Creator," ungkapnya.
Maka itu, dia menyentuh nurani para pihak khususnya pengusaha mitra kartu prakerja yang menikmati keuntungan untuk tetap punya empati terhadap kesulitan bangsa ini, punya simpati dan nurani untuk membantu meringankan derita rakyat ini.
"Tunjukkan Solidaritas Sosial dan Kesetiakawanan Sosialnya. Jadilah Social Preneur, apalagi di saat sulit seperti sekarang ini. Terakhir saya berharap agar kartu pra kerja ini hanya membuai harapan sesaat. Setelah mereka mengikuti segala prosesnya, pada akhirnya lapangan pekerjaan tidak teralokasi untuk menampung para peserta kartu prakerja," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda