Pernyataan Panglima Soal Multifungsi ABRI Tak Sejalan dengan Semangat Reformasi TNI

”Kami memandang, dalam kondisi tertentu, memang tetap dimungkinkan pelibatan TNI di luar sektor pertahanan. Namun, pelibatan tersebut adalah dalam rangka tugas perbantuan kepada pemerintahan sipil dan bukan dalam kerangka untuk melegalisasi Dwi atau multi fungsi TNI,” katanya.

Pelibatan TNI dalam kerangka tugas perbantuan tersebut juga harus diatur dalam aturan main/role of engagement (UU Tugas Perbantuan) yang ketat, jelas dan sesuai dengan kaidah demokrasi. Julius meminta Panglima TNI sebaiknya fokus pada penyelesaian sejumlah pekerjaan rumah Reformasi TNI yang masih terbengkalai.

“Kami menilai Panglima TNI tidak perlu mengeluarkan pernyataan tersebut, mengingat hal itu merupakan ranah politik dan pembuat kebijakan. Dengan pernyataan Panglima TNI tersebut, justru mengkonfirmasi pandangan dan kekhawatiran yang berkembang di publik terkait akan dihidupkannya kembali Dwifungsi ABRI,” katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI menanggapi kekhawatiran masyarakat terhadap kembalinya Dwifungsi ABRI lewat draf revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI meminta semua pihak untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut.

"Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI, semuanya kita,” ujarnya seusai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.