Kinerja Satgas KPK Awasi Dana Covid-19 Belum Terlihat

Kemudian, sambung dia, sejak Juni hingga Agustus 2020, terdapat 300 pengaduan penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) dari dana Covid-19 yang menjadi bahan riset Legal Culture Institute. Terutama, dana bansos yang digelontorkan di tingkat kabupaten/kota hingga desa, mulai dari data penerima bansos yang direkayasa sampai mark up dana yang tidak seharusnya di terima dalam nominal yang di janjikan dalam regulasi. “Pemainnya sangat beragam mulai dari oknum birokrat sampai kepala dusun serta orang-perorangan di tataran tokoh masyarakat. Pertanyaan mendasar apakah KPK sudah menyasar pada bagian grass root yang pemainnya beragam? Sampai hari ini kita belum melihat action KPK,” sesalnya.

Selain itu, kata Rizqi, ada juga penyelewengan dana kesehatan oleh oknum rumah sakit (RS) demi mendapatkan gelontoran dana penanganan Covid-19 seperti APD dan perawatan pasien positif. Terdapat laporan data pasien fiktif Covid bahkan, sampai dicatat pasien meninggal karena Covid-19 dalam pembukuan fiktif.

Rizqi melihat, Hal ini juga banyak dikeluhkan masyarakat dan ini perlu menjadi perhatian KPK dalam menelusuri penyimpangan dana darurat kesehatan. Dan disinyalir setiap RS dikejar target dalam penyerapan anggaran yang selama ini dikeluhkan masih rendah oleh presiden. “Jadi ada causa sebab akibat yang bisa menjadi mens rea penyalahgunaan anggaran tersebut. Hal ini terkonfirmasi dalam kasus Jerinx dan IDI yang harus di dalami bukan di kriminalisasi,” ujarnya.

Karena itu, Rizqi menegaskan harapan terbesar dari pembentukan Satgas ini adalah Ketua KPK harus benar-benar memberikan bukti nyata dalam sikap yang tercermin dalam hasil-hasil pencegahan dan penindakan. Angka 23 satgas tersebut harus terbukti di lapangan apalagi dana triliunan tersebut rentan diselewengkan menjelang pilkada serentak Desember nanti. “Setiap Cakada akan berlomba-lomba memetik hasil turunnya dana ke daerah sampai ke tingkat RT/RW dan mencitrakan bantuan tersebut sebagai perjuangannya,” katanya.