Soal Perizinan Transportasi, Langkah Bea Cukai sebagai Penegak Hukum Dinilai Sudah Benar

Namun ia juga berharap, pemerintah tetap melakukan perbaikan tata kelola perizinan, di mana saat ini sistem in-linenya kurang sempurna, antara Kemenperin, Kemendag, dan Bea Cukai.

"Seharusnya ada sinkronisasi dari stakeholder tersebut hingga pengirim, agar tidak mengirim barang tanpa izin, sehingga bisa memangkas waktu tunggu di pelabuhan dan juga menghindari penumpukan container," tuturnya.

"Karena jika terjadi penumpukan, maka akan menghambat logistik yang sudah lengkap perizinannya untuk masuk ke pelabuhan. Pada akhirnya pemilik logistik lainnya dan pelindo sebagai pelabuhan yang dirugikan," tambahnya.

BHS menegaskan, untuk mengurangi cost dari logistik dan mempercepat keluarnya logistik dari pelabuhan, yang ada istilahnya dwelling time harus dilakukan beberapa langkah perbaikan.

"Di mulai dari sistem perizinan masuk yang in line, dengan kepatuhan para pengusaha pengirim pada aturan yang berlaku, juga pelabuhan yang dekat dan terintregasi dengan area industri dan perdagangan, serta konektivitas yang baik antara infrastruktur laut dengan infrastruktur darat guna mendukung kelancaran dan percepatan perjalanan transportasi logisik tersebut sampai ke tujuan," pungkasnya.