Soal Perizinan Transportasi, Langkah Bea Cukai sebagai Penegak Hukum Dinilai Sudah Benar
Jum'at, 24 Mei 2024 - 13:05 WIB
Langkah Bea Cukai sebagai penegak hukum dalam masalah perizinan transportasi dinilai sudah benar. Hal ini terkait yang menahan kontainer tidak berizin. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Langkah Bea Cukai sebagai penegak hukum dalam masalah perizinan transportasi dinilai sudah benar. Hal ini terkait Bea Cukai yang mempunyai fungsi sebagai penegakan hukum yang menahan kontainer tidak berizin.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Pengamat Transportasi Bambang Haryo Soekartono (BHS).
Bambang Haryo Soekartono (BHS). Foto/Istimewa
"Bea Cukai sebagai polisinya Kemendag dan Kemenperin yang menahan kontainer tidak berizin ini memiliki alasan yang kuat. Hal ini dikarenakan memang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan turunan aturan dan dasar undang-undangnya," kata BHS dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).
"Yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, kepatuhan Bea Cukai dalam menegakkan aturan tersebut harus diapresiasi," sambungnya.
Karena menurut BHS, ada beberapa pengirim yang terkadang belum selesai perizinannya dengan Kemendag maupun Kemenperin rupanya sudah diberangkatkan barangnya.
"Dengan harapan bisa diselesaikan saat di pelabuhan. Padahal tidak bisa seperti itu. Seharusnya semua surat ijin sudah beres dulu, baru barang diberangkatkan," ujar politikus Partai Gerindra ini.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Pengamat Transportasi Bambang Haryo Soekartono (BHS).
Bambang Haryo Soekartono (BHS). Foto/Istimewa
"Bea Cukai sebagai polisinya Kemendag dan Kemenperin yang menahan kontainer tidak berizin ini memiliki alasan yang kuat. Hal ini dikarenakan memang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan turunan aturan dan dasar undang-undangnya," kata BHS dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).
"Yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, kepatuhan Bea Cukai dalam menegakkan aturan tersebut harus diapresiasi," sambungnya.
Karena menurut BHS, ada beberapa pengirim yang terkadang belum selesai perizinannya dengan Kemendag maupun Kemenperin rupanya sudah diberangkatkan barangnya.
"Dengan harapan bisa diselesaikan saat di pelabuhan. Padahal tidak bisa seperti itu. Seharusnya semua surat ijin sudah beres dulu, baru barang diberangkatkan," ujar politikus Partai Gerindra ini.
tulis komentar anda