Mencegah Konflik Pilkada Serentak

Melihat pada pemilu dan beberapa pilkada sebelumnya penggunaan politik yang bernuansa SARA sangat masif, termasuk penyebaran hoaks. Kondisi ini menyebabkan ketegangan dan polarisasi di tengah masyarakat sangat kuat. Akan tetapi pada pemilu 2024, hal tersebut tidak tampak atau tidak terjadi kasus yang serius hingga menimbulkan konflik di masyarakat. Bahkan ketegangan dan tensi politik yang tinggi hanya terasa di antara para elit politik dan tidak menyebar pada masa akar rumput.

Situasi tersebut mengindikasikan adanya kedewasaan politik di masyarakat saat ini. Adanya kerugian sosial berkepanjangan yang terjadi akibat residu konflik politik pada ajang pemilu dan pilkada sebelumnya menjadi pelajaran penting masyarakat untuk menjaga dari politik SARA pada pemilu tahun ini. Stabilitas keamanan dan sosial pun menjadi lebih terkendali sejak tahapan awal pemilu sampai dengan penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Kerawanan Keamanan pada Pilkada Serentak

Stabilitas keamanan dan sosial yang terkendali pada pemilu diharapkan dapat juga terwujud dalam pilkada serentak. Namun perlu disadari bahwa dari aspek penjagaan keamanan dan potensi konflik pemilu berbeda dengan pilkada serentak. Potensi kerawanan keamanan dan konflik pilkada tersebar. Bahkan bisa dikatakan seluruh penyelenggaraan pilkada memilki potensi konflik dengan intensitas yang beragam.

Dalam pemilu, episentrum konflik atau kerawanan keamanan lebih terpusat. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah kejadian mobilisasi massa yang terlokalisir pada beberapa titik terutama di Jakarta yaitu kantor Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun muncul gangguan di lokasi-lokasi lain di beberapa wilayah, namun dengan eskalasi gangguan yang rendah.

Selain itu, interaksi antarpendukung semakin dekat dan sempit secara wilayah. Kedekatan antarpendukung dengan kandidat yang didukung juga bisa sangat kuat baik dari aspek personal maupun aspek sosial sehingga dapat menimbulkan dukungan yang fanatik. Kondisi tersebut dapat memunculkan potensi terjadinya gesekan secara langsung semakin besar.

Pilkada diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa seluruh wilayah juga menghadapi risiko munculnya gangguan keamanan dan sosial. Meskipun setiap wilayah memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu kewaspadaan dan konsentrasi penjagaan di seluruh wilayah Indonesia dengan penebalan kekuatan pengamanan pada wilayah-wilayah yang lebih rawan konflik.

Upaya Preventif dan Edukasi Politik

Penyelenggaraan pilkada serentak telah dibekali dengan kedewasaan politik masyarakat dengan proses pemilu yang berlangsung kondusif. Kedewasaan politik ini perlu dipertahankan dan ditumbuhkan terus menerus. Terlebih saat pelaksanaan pilkada serentak nanti. Kondusivitas yang terwujud dalam pilkada akan mengonfrmasi masyarakat yang sudah memiliki kematangan dalam berpolitik melalui pelaksanaan pesta demokrasi.