Presiden Partai Buruh Berharap Presiden Terpilih Prabowo Cabut Omnibus Law
Rabu, 01 Mei 2024 - 13:18 WIB
"Kami berkeyakinan Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagaimana telah menyampaikan di dalam pidato singkatnya pada hari ini yang beredar di YouTube yang menyatakan selamat Hari Buruh Internasional dan Nasional (ingin) menjadikan buruh sejahtera, buruh yang sejahtera adalah buruh tanpa Omnibus Law," ungkap Said Iqbal.
"Buruh yang sejahtera adalah yang menghapuskan outsourcing, seingat kami Bapak Presiden Prabowo juga berulang berjanji menghapuskan outsourcing, buruh yang sejahtera adalah buruh yang upah yang layak tapi produktivitasnya tinggi dan daya saing kita adalah tinggi," sambungnya.
Terakhir, Said Iqbal berharap agar keluh kesah para buruh di May Day ini bisa didengar oleh Prabowo untuk bisa membuat kebijakan baru saat resmi menjabat pada Oktober mendatang.
Baca juga: May Day, Jokowi Ajak Teruskan Semangat Juang Buruh Capai Keadilan dan Kesejahteraan
"Mudah-mudahan May Day kali ini didengar oleh Bapak Presiden yang terpilih tapi memang belum bisa ada kebijakannya, tapi bulan Oktober setelah dilantik kami berharap tidak ada lagi cluster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker. Bentuknya apa? Presiden terpilih kami berharap mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mencabut cluster ketenagakerjaan dan cluster petani yang merugikan buruh, petani, nelayan," pungkasnya.
"Buruh yang sejahtera adalah yang menghapuskan outsourcing, seingat kami Bapak Presiden Prabowo juga berulang berjanji menghapuskan outsourcing, buruh yang sejahtera adalah buruh yang upah yang layak tapi produktivitasnya tinggi dan daya saing kita adalah tinggi," sambungnya.
Terakhir, Said Iqbal berharap agar keluh kesah para buruh di May Day ini bisa didengar oleh Prabowo untuk bisa membuat kebijakan baru saat resmi menjabat pada Oktober mendatang.
Baca juga: May Day, Jokowi Ajak Teruskan Semangat Juang Buruh Capai Keadilan dan Kesejahteraan
"Mudah-mudahan May Day kali ini didengar oleh Bapak Presiden yang terpilih tapi memang belum bisa ada kebijakannya, tapi bulan Oktober setelah dilantik kami berharap tidak ada lagi cluster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker. Bentuknya apa? Presiden terpilih kami berharap mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mencabut cluster ketenagakerjaan dan cluster petani yang merugikan buruh, petani, nelayan," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :