Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sidang Pendapat Rakyat Keluarkan 6 Rekomendasi
Minggu, 21 April 2024 - 18:33 WIB
Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu Presiden 2024 menghasilkan 6 poin rekomendasi menjelang putusan sengketa Pilpres 2024 di MK, Jakarta, Senin (22/4/2024) atau besok. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu Presiden 2024 yang digagas Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah menghasilkan 6 poin rekomendasi menjelang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4/2024) atau besok.
Sidang Pendapat Rakyat berisi sejumlah akademisi dan guru besar yakni Prof Ramlan Surbakti, Prof Sulistyowati Irianto, Prof Siti Zuhro, Dr Sukidi, Dr Busyro Muqoddas, Prof Zainal Arifin Mochtar, Bambang Eka Cahya Widodo, serta Prof Fathul Wahid.
"Sidang Pendapat Rakyat Poros Jakarta - Yogyakarta telah memohon dan memperdengarkan pendapat sejumlah wakil masyarakat yang memiliki integritas moral dan keahlian dalam ilmu politik, hukum, dan kepemiluan," kata Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Sulistyowati Irianto saat membacakan rekomendasi secara virtual, Minggu (21/4/2024).
Sidang Pendapat Rakyat menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa segala upaya pengubahan hukum ketika telah masuk tahapan Pemilu adalah tindakan terlarang dan tidak dapat dibenarkan.
a. Segala bentuk pengubahan aturan mendadak dalam masa pemilu memuat konflik kepentingan dan melemahkan integritas pemilu.
b. Larangan ini dibutuhkan agar cara tersebut tidak berulang pada pemilu-pemilu berikutnya sehingga merusak sendi demokrasi dan integritas pemilu.
2. Menyatakan Presiden melanggar konstitusi melalui penyalahgunaan kuasa dengan turut campur dalam proses sebelum, saat, dan setelah Pemilu.
a. Mengikat presiden pada satu aturan yang dapat membatasi modus manipulasi hukum pemilu, kesadaran pemilih, penghitungan suara, dan manipulasi pemilu yang memanfaatkan sumber daya seperti anggaran publik dan institusi negara seperti kepolisian untuk mempengaruhi pemilih.
b. Mencegah instrumentalisasi institusi TNI/Polri dan ASN dalam Pemilu untuk mempengaruhi pemilih atas pilihannya lewat segala bentuk persuasi, transaksi materil maupun nonmaterial.
c. Mencegah ikut campur presiden dalam lobi, kampanye Pemilu, atau penyelarasan program pemerintah dengan program kandidat.
3. Menyatakan Pemilu 2024 adalah pemilu yang tidak adil karena praktik politik nepotisme Presiden RI. Karena itu:
a. Mencabut Putusan MKRI No 90 tahun 2023 yang mengubah persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden boleh di bawah 40 tahun, namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota).
Sidang Pendapat Rakyat berisi sejumlah akademisi dan guru besar yakni Prof Ramlan Surbakti, Prof Sulistyowati Irianto, Prof Siti Zuhro, Dr Sukidi, Dr Busyro Muqoddas, Prof Zainal Arifin Mochtar, Bambang Eka Cahya Widodo, serta Prof Fathul Wahid.
"Sidang Pendapat Rakyat Poros Jakarta - Yogyakarta telah memohon dan memperdengarkan pendapat sejumlah wakil masyarakat yang memiliki integritas moral dan keahlian dalam ilmu politik, hukum, dan kepemiluan," kata Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Sulistyowati Irianto saat membacakan rekomendasi secara virtual, Minggu (21/4/2024).
Sidang Pendapat Rakyat menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa segala upaya pengubahan hukum ketika telah masuk tahapan Pemilu adalah tindakan terlarang dan tidak dapat dibenarkan.
a. Segala bentuk pengubahan aturan mendadak dalam masa pemilu memuat konflik kepentingan dan melemahkan integritas pemilu.
b. Larangan ini dibutuhkan agar cara tersebut tidak berulang pada pemilu-pemilu berikutnya sehingga merusak sendi demokrasi dan integritas pemilu.
2. Menyatakan Presiden melanggar konstitusi melalui penyalahgunaan kuasa dengan turut campur dalam proses sebelum, saat, dan setelah Pemilu.
a. Mengikat presiden pada satu aturan yang dapat membatasi modus manipulasi hukum pemilu, kesadaran pemilih, penghitungan suara, dan manipulasi pemilu yang memanfaatkan sumber daya seperti anggaran publik dan institusi negara seperti kepolisian untuk mempengaruhi pemilih.
b. Mencegah instrumentalisasi institusi TNI/Polri dan ASN dalam Pemilu untuk mempengaruhi pemilih atas pilihannya lewat segala bentuk persuasi, transaksi materil maupun nonmaterial.
c. Mencegah ikut campur presiden dalam lobi, kampanye Pemilu, atau penyelarasan program pemerintah dengan program kandidat.
3. Menyatakan Pemilu 2024 adalah pemilu yang tidak adil karena praktik politik nepotisme Presiden RI. Karena itu:
a. Mencabut Putusan MKRI No 90 tahun 2023 yang mengubah persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden boleh di bawah 40 tahun, namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota).
tulis komentar anda