Kutip Buku How Democracies Dies, Todung: Demokrasi Sedang Dibunuh Secara Elektoral
Rabu, 27 Maret 2024 - 17:02 WIB
JAKARTA - Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD , Todung Mulya Lubis membacakan berbagai argumen hukum terkait permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam kesempatan itu, Todung mengutip buku berjudul 'How Democracies Die' karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt.
Dia menjelaskan, buku tersebut sejalan dengan gambaran rusaknya demokrasi di Indonesia saat ini akibat intervensi pemerintah.
"Secara perlahan tapi pasti demokrasi sedang dibunuh, dibunuh secara elektoral, dibunuh secara legal. Buku “How Democracies Die” tulisan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt," kata Todung, Rabu (27/3/2024).
Dia menuturkan, sejarah mencatat, sejumlah pemimpin justru bisa menghancurkan dengan cepat, seperti halnya yang dilakukan politikus Jerman dan Ketua Partai Nazi, Adolf Hitler. Namun, kata dia, belakangan ini fenomena yang banyak terjadi ialah perusakan demokrasi dengan cara perlahan.
"Sebagian besar negara mengadakan pemilu secara teratur. Demokrasi masih bertumbangan, tapi dengan cara yang berbeda. Sejak akhir perang dingin, sebagian besar kehancuran demokrasi bukan disebabkan para jenderal dan serdadu, melainkan pemerintah hasil pemilu," ungkapnya.
Dia menjelaskan, buku tersebut sejalan dengan gambaran rusaknya demokrasi di Indonesia saat ini akibat intervensi pemerintah.
"Secara perlahan tapi pasti demokrasi sedang dibunuh, dibunuh secara elektoral, dibunuh secara legal. Buku “How Democracies Die” tulisan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt," kata Todung, Rabu (27/3/2024).
Dia menuturkan, sejarah mencatat, sejumlah pemimpin justru bisa menghancurkan dengan cepat, seperti halnya yang dilakukan politikus Jerman dan Ketua Partai Nazi, Adolf Hitler. Namun, kata dia, belakangan ini fenomena yang banyak terjadi ialah perusakan demokrasi dengan cara perlahan.
"Sebagian besar negara mengadakan pemilu secara teratur. Demokrasi masih bertumbangan, tapi dengan cara yang berbeda. Sejak akhir perang dingin, sebagian besar kehancuran demokrasi bukan disebabkan para jenderal dan serdadu, melainkan pemerintah hasil pemilu," ungkapnya.
(abd)
tulis komentar anda