Pemerintah Diminta Fokus Pemulihan Kesehatan, Ekonomi dan Sosial di 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 - 16:05 WIB
Ketua DPR Puan Maharani lebih fokus terhadap penguatan kesehatan, pemulihan ekonomi dan juga pemulihan sosial masyarakat yang terdampak pandemu virus Corona. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani memberikan masukan dan penekanan untuk APBN 2021. Karena APBN merupakan instrumen strategis, dia meminta agar pemerintah lebih fokus terhadap penguatan kesehatan, pemulihan ekonomi dan juga pemulihan sosial masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 (virus Corona).
(Baca juga: 1.323 WNI di Luar Negeri Positif Corona, Total 865 Sembuh)
"Sebagai instrumen yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan negara untuk mensejahterakan rakyat, maka APBN 2021 agar dapat diarahkan untuk penguatan bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, transformasi strategis, serta penguatan reformasi," kata Puan dalam pidatonya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
(Baca juga: RUU Cipta Kerja dan Tindakan Semena-Mena Terhadap Tiga Aktivis Kaltim)
Di bidang kesehatan, Puan meminta agar APBN 2021 mengalokasikan program yang bisa mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19, antara lain fasilitasi penemuan vaksin, penyediaan masker untuk rakyat, penguatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan alat kesehatan, penguatan PSBB dengan mekanisme yang lebih terpadu dan terkoordinasi, reformasi program JKN menuju jaminan kesehatan semesta.
(Baca juga: RUU Cipta Kerja Dikebut, Demokrat Curiga Banyak Kepentingan Gelap)
"Upaya ini sangat dibutuhkan, baik dalam konteks percepatan pemulihan sosial ekonomi maupun dalam konteks membangun dan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul," ujarnya.
Kemudian, Puan juga meminta agar program pemulihan ekonomi nasional, agar diarahkan untuk dapat menjangkau pemulihan pada sisi permintaan (demand side) dan pemulihan pada sisi penawaran (supply side). Pada demand side, pemulihan ditekankan upaya mengatasi penurunan derajat kesejahteraan rakyat yang meluas, mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, mengantisipasi penurunan daya beli rakyat, PHK, berkurangnya pendapatan rumah tangga dan meningkatnya rakyat yang membutuhkan bantuan sosial.
"Pemerintah agar melanjutkan penguatan dan perluasan bantuan sosial untuk mendukung pemulihan; perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); peningkatan efektivitas program perlindungan sosial melalui sinergi dan/atau integrasi bantuan sosial; serta mempersiapkan program perlindungan sosial yang adaptif terhadap resesi ekonomi dan bencana," pintanya.
(Baca juga: 1.323 WNI di Luar Negeri Positif Corona, Total 865 Sembuh)
"Sebagai instrumen yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan negara untuk mensejahterakan rakyat, maka APBN 2021 agar dapat diarahkan untuk penguatan bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, transformasi strategis, serta penguatan reformasi," kata Puan dalam pidatonya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
(Baca juga: RUU Cipta Kerja dan Tindakan Semena-Mena Terhadap Tiga Aktivis Kaltim)
Di bidang kesehatan, Puan meminta agar APBN 2021 mengalokasikan program yang bisa mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19, antara lain fasilitasi penemuan vaksin, penyediaan masker untuk rakyat, penguatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan alat kesehatan, penguatan PSBB dengan mekanisme yang lebih terpadu dan terkoordinasi, reformasi program JKN menuju jaminan kesehatan semesta.
(Baca juga: RUU Cipta Kerja Dikebut, Demokrat Curiga Banyak Kepentingan Gelap)
"Upaya ini sangat dibutuhkan, baik dalam konteks percepatan pemulihan sosial ekonomi maupun dalam konteks membangun dan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul," ujarnya.
Kemudian, Puan juga meminta agar program pemulihan ekonomi nasional, agar diarahkan untuk dapat menjangkau pemulihan pada sisi permintaan (demand side) dan pemulihan pada sisi penawaran (supply side). Pada demand side, pemulihan ditekankan upaya mengatasi penurunan derajat kesejahteraan rakyat yang meluas, mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, mengantisipasi penurunan daya beli rakyat, PHK, berkurangnya pendapatan rumah tangga dan meningkatnya rakyat yang membutuhkan bantuan sosial.
"Pemerintah agar melanjutkan penguatan dan perluasan bantuan sosial untuk mendukung pemulihan; perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); peningkatan efektivitas program perlindungan sosial melalui sinergi dan/atau integrasi bantuan sosial; serta mempersiapkan program perlindungan sosial yang adaptif terhadap resesi ekonomi dan bencana," pintanya.
tulis komentar anda