PDIP Harus Beroposisi

Ketiga, penulis juga khawatir dengan wapres Gibran ke depan akan melakukan pengkhianatan dan pelanggaran etika dalam setiap tugasnya. Pasalnya, Gibran sudah secara nyata mengkhianati PDIP demi dicalonkan sebagai calon Wapres Prabowo. Selain itu, ia bisa dicalonkan menjadi wakil Prabowo karena pamannya melanggar etika di MK. Atas tindakannya itu, pamannya dipecat dari Ketua MK.

Maka karena itulah, penulis merasa perlu ada oposisi yang ditangguh di DPR. Tentu selain DPR, masyarakat juga harus berani dan kritis. Penegak hukum diharapkan tidak mengkriminalisasi para pengkritik by data dan fakta. Walaupun di sini lain penulis yakin bahwa karena Prabowo dan Gibran merasa bermasalah secara etika dan diduga bermasalah juga secara hukum, terutama hukum militer yang telah memecat Prabowo dari militer tahun 1998, maka mereka akan benar-benar bekerja maksimal demi kepentingan bangsa dan negara dengan menaati peraturan perundang-undangan.Dengan mereka bekerja baik dan benar, maka kesalahan mereka tentu dilupakan dan dimaafkan masyarakat.

Walau demikian, sekali lagi penulis berharap, tugas DPR sebagaimana digariskan UUD 1945 harus dimaksimalkan. Jadi DPR bukan sekadar gengsi belaka. Jangan sakiti hati masyarakat. Semoga!