Yusuf Lakaseng Perindo Ungkap Pentingnya Hak Angket agar Maraknya Kejanggalan Pemilu 2024 Tak Terulang
Selasa, 05 Maret 2024 - 22:55 WIB
"Dan itu memang perlu, karena kita tahu bahwa pemilu ini begitu banyak keganjilan begitu banyak yang tidak patut terjadi, dan kita tahu bahwa penggunaan kewenangan kekuasaan di luar batas etis dan itu sangat tidak baik dalam demokrasi kita," ujarnya.
Sebelumnya, Lakaseng menyatakan hak angket DPR tentang Pemilu 2024 bergulir akan mengguncang politik Tanah Air. Pasalnya, dalam pelaksanaan kontestasi politik itu marak kejanggalan.
"Menurut saya kalau ini (hak angket) berjalan pasti akan mengguncang politik kita, akan ada temuan besar bahwa memang ini adalah kecurangan yang bukan hanya TSM, tapi ada kejahatan yang dilakukan di dalam itu," kata Lakaseng kepada iNews Media Group, Selasa (5/3/2024).
Oleh karena itu, Lakaseng mendesak partai politik pengusung capres-cawapres 2024 Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk benar-benar menggulirkan hak angket.
"Maka menurut saya ini adalah PDIP, Nasdem, PKB, PKS, dan PPP ini harus membuktikan di depan rakyat. Jangan sampai ini menjadi alat tawar kemudian untuk masuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, ini yang kami khawatirkan ada politik dagang sapi di situ," pungkasnya.
Sebelumnya, Lakaseng menyatakan hak angket DPR tentang Pemilu 2024 bergulir akan mengguncang politik Tanah Air. Pasalnya, dalam pelaksanaan kontestasi politik itu marak kejanggalan.
"Menurut saya kalau ini (hak angket) berjalan pasti akan mengguncang politik kita, akan ada temuan besar bahwa memang ini adalah kecurangan yang bukan hanya TSM, tapi ada kejahatan yang dilakukan di dalam itu," kata Lakaseng kepada iNews Media Group, Selasa (5/3/2024).
Oleh karena itu, Lakaseng mendesak partai politik pengusung capres-cawapres 2024 Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk benar-benar menggulirkan hak angket.
"Maka menurut saya ini adalah PDIP, Nasdem, PKB, PKS, dan PPP ini harus membuktikan di depan rakyat. Jangan sampai ini menjadi alat tawar kemudian untuk masuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, ini yang kami khawatirkan ada politik dagang sapi di situ," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :