Penerima Bansos Pilih Prabowo-Gibran, Pengamat: Bukti Perilaku Pemimpin Ingin Jalur Instan
Senin, 26 Februari 2024 - 15:07 WIB
Pengamat Politik, Fadhli Harahab menanggapi hasil survei terbaru LSI yang menyebut penerima bansos memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto/Aldhi Chandra/MPI
JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab menanggapi hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut penerima bansos memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka .
Dari hasil survei yang dilakukan pada 19-21 Februari 2024 itu, memotret ada 24% responden yang menerima bansos. Kemudian, ada 74,4% responden yang tidak terima bansos.Baca juga: Mayoritas Penerima Bansos Pilih Prabowo-Gibran
Dari total yang menerima bansos, sebagian besar responden memilih Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Adapun responden penerima bansos yang memilih paslon nomot urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sekitar 17,6%. Lalu, responden yang memilih paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sekitar 13,1%.
Menanggapi hal tersebut, Fadhli mengatakan bahwa hal tersebut membuktikan calon pemimpin yang ingin menang dengan jalur instan. Lalu jika memang terbukti ada bagi-bagi sembako maka tentu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu menyikapi itu.
Dari hasil survei yang dilakukan pada 19-21 Februari 2024 itu, memotret ada 24% responden yang menerima bansos. Kemudian, ada 74,4% responden yang tidak terima bansos.Baca juga: Mayoritas Penerima Bansos Pilih Prabowo-Gibran
Dari total yang menerima bansos, sebagian besar responden memilih Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Adapun responden penerima bansos yang memilih paslon nomot urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sekitar 17,6%. Lalu, responden yang memilih paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sekitar 13,1%.
Menanggapi hal tersebut, Fadhli mengatakan bahwa hal tersebut membuktikan calon pemimpin yang ingin menang dengan jalur instan. Lalu jika memang terbukti ada bagi-bagi sembako maka tentu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu menyikapi itu.
Lihat Juga :