Soroti Penyitaan Handphone Aiman Witjaksono, ICJR Sampaikan 2 Catatan
Jum'at, 23 Februari 2024 - 18:55 WIB
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Johanna Poerba menyoroti persoalan penyitaan handphone milik Aiman Witjaksono oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Foto/MPI
JAKARTA - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) , Johanna Poerba menyoroti persoalan penyitaan handphone milik Aiman Witjaksono oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Setidaknya, ada dua hal yang menjadi catatan dalam persoalan Aiman.
"Kami dari ICJR mencatat dua hal penting, pertama terkait penyitaan," ujarnya pada wartawan di PN Jaksel, Jumat (23/2/2024).
Menurutnya, penyitaan handphone milik Aiman berangkat dari adanya dugaan penyebaran berita bohong. Sejatinya, bukti yang dibutuhkan aparat penegak hukum itu informasi pernyataan dari Aiman, yang mana bisa didapatkan dengan mudah tanpa harus menyita handphone milik Aiman.
"Bukti yang dibutuhkan APH adalah informasi pernyataan dari mas Aiman sendiri yang bisa didapatkan dengan mudah, tanpa perlu adanya pemeriksaan digital ataupun digital forensik atas ponsel Mas Aiman," tuturnya.
Kedua, kata dia, penyitaan merupakan upaya paksa yang sejatinya penting untuk dilakukan checks and balances. Seharusnya, penyidik mengikuti ketentuan Pasal 38 KUHAP yang memang penyitaan harus dengan izin dari ketua pengadilan setempat.
"Kami sayangkan ketika penyidik mengambil langkah simpel, mudah, atau cepat tuk memproses kasus ini," jelasnya.
Dia menerangkan berkaitan dugaan kriminalisasi terhadap Aiman sesuai Pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Berita Bohong, sementara apa yang disampaikan Aiman sejatinya suatu bentuk kritik mengingatkan netralitas aparat. Persoalan netralitas aparat itu sejatinya bukan kali itu saja disampaikan, sebagaimana disampaikan Aiman.
"Ini tak cuma sekali saja disampaikan, tapi sudah berkali-kali disampaikan, tak hanya oleh Mas Aiman, tapi individu lain, NGO, maupun lembaga lain. Seharusnya aparat penegak hukum ataupun pemerintah tak alergi terhadap kritik semacam ini," jelasnya.
Selain itu, Johanna melanjutkan berkaitan berita bohong sebagaimana yang dilaporkan terhadap Aiman, harus ada dampak keonaran dan kerusuhan yang terjadi di ruang fisik hingga menimbulkan kecemasan sedemikian rupa terhadap masyarakat umum. Faktanya, sampai saat ini tak ada keonaran atau kerusuhan yang terjadi.
"Kita lihat sampai sekarang tak ada keonaran ataupun kerusuhan yang terjadi karena memang bentuk kritik. ICJR juga mendorong agar jaksa dan penyidik menghentikan kriminalisasi pada Mas Aiman," paparnya.
"Kami dari ICJR mencatat dua hal penting, pertama terkait penyitaan," ujarnya pada wartawan di PN Jaksel, Jumat (23/2/2024).
Menurutnya, penyitaan handphone milik Aiman berangkat dari adanya dugaan penyebaran berita bohong. Sejatinya, bukti yang dibutuhkan aparat penegak hukum itu informasi pernyataan dari Aiman, yang mana bisa didapatkan dengan mudah tanpa harus menyita handphone milik Aiman.
"Bukti yang dibutuhkan APH adalah informasi pernyataan dari mas Aiman sendiri yang bisa didapatkan dengan mudah, tanpa perlu adanya pemeriksaan digital ataupun digital forensik atas ponsel Mas Aiman," tuturnya.
Kedua, kata dia, penyitaan merupakan upaya paksa yang sejatinya penting untuk dilakukan checks and balances. Seharusnya, penyidik mengikuti ketentuan Pasal 38 KUHAP yang memang penyitaan harus dengan izin dari ketua pengadilan setempat.
"Kami sayangkan ketika penyidik mengambil langkah simpel, mudah, atau cepat tuk memproses kasus ini," jelasnya.
Dia menerangkan berkaitan dugaan kriminalisasi terhadap Aiman sesuai Pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Berita Bohong, sementara apa yang disampaikan Aiman sejatinya suatu bentuk kritik mengingatkan netralitas aparat. Persoalan netralitas aparat itu sejatinya bukan kali itu saja disampaikan, sebagaimana disampaikan Aiman.
"Ini tak cuma sekali saja disampaikan, tapi sudah berkali-kali disampaikan, tak hanya oleh Mas Aiman, tapi individu lain, NGO, maupun lembaga lain. Seharusnya aparat penegak hukum ataupun pemerintah tak alergi terhadap kritik semacam ini," jelasnya.
Selain itu, Johanna melanjutkan berkaitan berita bohong sebagaimana yang dilaporkan terhadap Aiman, harus ada dampak keonaran dan kerusuhan yang terjadi di ruang fisik hingga menimbulkan kecemasan sedemikian rupa terhadap masyarakat umum. Faktanya, sampai saat ini tak ada keonaran atau kerusuhan yang terjadi.
"Kita lihat sampai sekarang tak ada keonaran ataupun kerusuhan yang terjadi karena memang bentuk kritik. ICJR juga mendorong agar jaksa dan penyidik menghentikan kriminalisasi pada Mas Aiman," paparnya.
(kri)
tulis komentar anda