Megawati Sudah Lama Restui Mahfud MD Tinggalkan Jokowi
Selasa, 30 Januari 2024 - 21:41 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bersama Mahfud MD. Foto/Istimewa
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sejak lama merestui Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
"Sudah lama diberikan restu (oleh Megawati)," kata Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
Hasto menyampaikan bahwa, rencana mundurnya Mahfud sebenarnya sudah dibahas bersama capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Rencana itu, kata dia, juga sudah dibicarakan dengan partai politik pendukung.
Hasto Kristiyanto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024). Foto/Arif Julianto
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini menambahkan, rencana mundurnya Mahfud juga ada dalam momentum yang baik. Pasalnya, rencana itu mengemuka di publik bersamaan dengan gerakan publik.
Gerakan itu, kata dia, terlihat dengan adanya berhenti mengikuti atau unfollow akun Instagram pribadi dari Presiden Jokowi. Disinggung kapan pastinya Mahfud akan mundur dari menteri, Hasto menilai Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas.
Salah satu yang dikerjakan saat ini oleh Mahfud adalah mempercepat penyelesaian persoalan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagai menteri.
"Persoalan Rempang misalnya, memerlukan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikan atau setidak-tidaknya memberikan rekomendasi agar berbagai ketidakadilan terhadap berbagai konflik agraria, terhadap kejahatan-kejahatan keuangan, melalui sistem online yang sering terjadi, pinjaman online, sistem asuransi dan sebagainya. Sehingga ini akan dikebut oleh Prof Mahfud," ujarnya.
Oleh karena itu, Hasto berharap agar sosok menteri pengganti Mahfud pun bisa melanjutkan apa yang sudah diselesaikan. Dan yang terpenting, sosok tersebut tetap dalam spirit yang sama untuk membela rakyat dan menegakkan Keadilan.
"Jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru. Ada Prof Mahfud saja muncul intimidasi, apalagi kalau tidak ada Prof Mahfud," pungkasnya.
"Sudah lama diberikan restu (oleh Megawati)," kata Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
Hasto menyampaikan bahwa, rencana mundurnya Mahfud sebenarnya sudah dibahas bersama capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Rencana itu, kata dia, juga sudah dibicarakan dengan partai politik pendukung.
Hasto Kristiyanto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024). Foto/Arif Julianto
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini menambahkan, rencana mundurnya Mahfud juga ada dalam momentum yang baik. Pasalnya, rencana itu mengemuka di publik bersamaan dengan gerakan publik.
Gerakan itu, kata dia, terlihat dengan adanya berhenti mengikuti atau unfollow akun Instagram pribadi dari Presiden Jokowi. Disinggung kapan pastinya Mahfud akan mundur dari menteri, Hasto menilai Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas.
Salah satu yang dikerjakan saat ini oleh Mahfud adalah mempercepat penyelesaian persoalan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagai menteri.
"Persoalan Rempang misalnya, memerlukan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikan atau setidak-tidaknya memberikan rekomendasi agar berbagai ketidakadilan terhadap berbagai konflik agraria, terhadap kejahatan-kejahatan keuangan, melalui sistem online yang sering terjadi, pinjaman online, sistem asuransi dan sebagainya. Sehingga ini akan dikebut oleh Prof Mahfud," ujarnya.
Oleh karena itu, Hasto berharap agar sosok menteri pengganti Mahfud pun bisa melanjutkan apa yang sudah diselesaikan. Dan yang terpenting, sosok tersebut tetap dalam spirit yang sama untuk membela rakyat dan menegakkan Keadilan.
"Jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru. Ada Prof Mahfud saja muncul intimidasi, apalagi kalau tidak ada Prof Mahfud," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda