TNI AD Ajak Masyarakat Cegah Konflik Sosial di Pemilu 2024
Minggu, 21 Januari 2024 - 20:04 WIB
Dialog interaktif tentang Merawat Kebinnekaan dan netralitas TNI dalam perspektif tahun politik 2024, kata Brigjen TNI Antoninho diharapkan dapat mewujudkan kesadaran tentang bagaimana cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan Tanah Air-nya sebagai negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
”Tujuan kegiatan ini juga untuk membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia khususnya di daerah Pariaman agar tidak terprovokasi dengan isu hoaks dan propaganda dari pihak tertentu yang ingin membuat disintegrasi bangsa,” ucapnya.
Baca juga: KSAD Maruli Tegaskan TNI AD Netral di Pemilu 2024
Dalam kesempatan itu, Brigjen TNI Antoninho juga menegaskan bahwa berdasarkan Undang Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI dalam Bab II, Pasal 2 Sub pasal d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
”Politik TNI adalah politik negara sehingga TNI sebagai alat pertahanan negara tetap berpegang teguh tehadap profesionalisme dan netralitas TNI. TNI AD tidak boleh terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. TNI harus tetap fokus pada tugas pokoknya, yaitu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” katanya.
”Tujuan kegiatan ini juga untuk membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia khususnya di daerah Pariaman agar tidak terprovokasi dengan isu hoaks dan propaganda dari pihak tertentu yang ingin membuat disintegrasi bangsa,” ucapnya.
Baca juga: KSAD Maruli Tegaskan TNI AD Netral di Pemilu 2024
Dalam kesempatan itu, Brigjen TNI Antoninho juga menegaskan bahwa berdasarkan Undang Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI dalam Bab II, Pasal 2 Sub pasal d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
”Politik TNI adalah politik negara sehingga TNI sebagai alat pertahanan negara tetap berpegang teguh tehadap profesionalisme dan netralitas TNI. TNI AD tidak boleh terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. TNI harus tetap fokus pada tugas pokoknya, yaitu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” katanya.
Lihat Juga :