Ganjar-Mahfud Janjikan Uang Saku bagi Kader Posyandu Jika Terpilih di Pilpres 2024
Rabu, 17 Januari 2024 - 07:59 WIB
Koordinator Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Dripa Sjabana menjadi narasumber dalam Dialog Nasional Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024). FOTO/MPI/ACHMAD AL FIQRI
JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berjanji memberikan insentif bagi petugas layanan kesehatan seperti kader posyandu bila memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Koordinator Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Dripa Sjabana mengatakan, janji itu telah tertuang dalam program unggulan Ganjar-Mahfud. Menurutnya, program uang saku bagi kader posyandu karena mereka adalah ujung tombak layanan kesehatan masyarakat.
"Jadi uang saku kader posyandu ini dianggarkan, sudah disiapkan, karena apa? Kita sadar sekali kader posyandu ini memang sangat efektif untuk melakukan preventif promotif. Ini menjadi kunci," kata Dripa dalam forum Dialog Nasional Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK), di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).
Tak hanya itu, kata Dripa, Ganjar-Mahfud juga memiliki program lansia bahagia, anak cucu gembira. Menurutnya, para lansia harus disiapkan program agar tetap produktif seperti memberi bantuan dalam bentuk jaminan kesehatan atau insentif lainnya.
"Jadi ada solusi-solusi program yang kita siapkan di sana dengan beban yang disesuaikan dengan orang tua tentunya. Bantuan modal usaha, bekerja dekat dengan rumah dan bantuan sosial bagi lansia," kata Dripa.
Selain itu, Ganjar-Mahfud juga memiliki program tenaga kesehatn Indonesia untuk dunia. Dripa menilai, profesi tenaga kesehatan sangat potensial. Ia berkata, profesi itu sangat dibutuhkan di luar negeri.
"Jadi ini menarik, satu sisi kita butuh distribusi dan kita masih kurang tenaga kesehatan, tetapi untuk bidang-bidang tertentu kiita punya peluang untuk ini dan permintaannya tinggi sekali," tutur Dripa.
Untuk menjawab kebutuhan global, Dripa merasa negara harus terlibat guna membantu lulusa tenaga kesehatan bekerja di negara luar. Salah satunya, terkait lisensi atau sertifikasi.
"Ini harus difasilitasi oleh negara karena di situ ada masalah lisensi sertifikasi. Hambatan-hambatan yang ada harus disikat sat set tes tes. Bentuknya apa? bersama-sama dengan organisasi profesi yang sudah puluhan tahun bergelut di bidang itu kita harus terobos hal-hal ini," katanya.
Lihat Juga: Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Ketum TP PKK Tekankan 6 SPM sebagai Konsep Baru Posyandu
Koordinator Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Dripa Sjabana mengatakan, janji itu telah tertuang dalam program unggulan Ganjar-Mahfud. Menurutnya, program uang saku bagi kader posyandu karena mereka adalah ujung tombak layanan kesehatan masyarakat.
"Jadi uang saku kader posyandu ini dianggarkan, sudah disiapkan, karena apa? Kita sadar sekali kader posyandu ini memang sangat efektif untuk melakukan preventif promotif. Ini menjadi kunci," kata Dripa dalam forum Dialog Nasional Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK), di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).
Tak hanya itu, kata Dripa, Ganjar-Mahfud juga memiliki program lansia bahagia, anak cucu gembira. Menurutnya, para lansia harus disiapkan program agar tetap produktif seperti memberi bantuan dalam bentuk jaminan kesehatan atau insentif lainnya.
"Jadi ada solusi-solusi program yang kita siapkan di sana dengan beban yang disesuaikan dengan orang tua tentunya. Bantuan modal usaha, bekerja dekat dengan rumah dan bantuan sosial bagi lansia," kata Dripa.
Selain itu, Ganjar-Mahfud juga memiliki program tenaga kesehatn Indonesia untuk dunia. Dripa menilai, profesi tenaga kesehatan sangat potensial. Ia berkata, profesi itu sangat dibutuhkan di luar negeri.
"Jadi ini menarik, satu sisi kita butuh distribusi dan kita masih kurang tenaga kesehatan, tetapi untuk bidang-bidang tertentu kiita punya peluang untuk ini dan permintaannya tinggi sekali," tutur Dripa.
Untuk menjawab kebutuhan global, Dripa merasa negara harus terlibat guna membantu lulusa tenaga kesehatan bekerja di negara luar. Salah satunya, terkait lisensi atau sertifikasi.
"Ini harus difasilitasi oleh negara karena di situ ada masalah lisensi sertifikasi. Hambatan-hambatan yang ada harus disikat sat set tes tes. Bentuknya apa? bersama-sama dengan organisasi profesi yang sudah puluhan tahun bergelut di bidang itu kita harus terobos hal-hal ini," katanya.
Lihat Juga: Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Ketum TP PKK Tekankan 6 SPM sebagai Konsep Baru Posyandu
(abd)
tulis komentar anda