Partai Perindo Dukung Gagasan Ganjar Terkait Pembentukan Dubes Siber
Minggu, 07 Januari 2024 - 23:22 WIB
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat ketiga Pilpres 2024 menyebut pentingnya mengadakan Duta Besar (Dubes) Siber. Hal itu lantaran persoalan keamanan siber mendesak untuk ditangani.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mendukung pembentukan Dubes Siber. ”Dubes Siber itu sudah jadi keharusan segera karena di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) belum menjadi prioritas,” ujar Nuning panggilan akrabnya, Minggu (7/1/2024).
Dari sudut pandang geopolitik dan geostrategis, kata Nuning, posisi strategis Indonesia berada di titik tumpu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. “Pergeseran konsep Amerika Serikat (AS) soal Indo-Pacific ini memberi arti bahwa Indonesia harus siap menjadi sebuah kekuatan regional yang signifikan,” katanya.
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut bagaimana Indonesia menjalankan peran ini jelas akan memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap arsitektur politik dan militer pertahanan kawasan.
”Dalam kaitan KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila tampil dan berbicara masalah Indo-Pacific seyogyanya disesuaikan dengan sikon geopolitik yang berlaku, bukan dengan pelbagai data teori secara umum, sebaiknya dengan data intelijen,” katanya.
”Karena Indo-Pasific (Inpac) adalah konsep AS, disarankan Jokowi menyampaikan pentingnya masalah stabilitas kawasan. Tujuan AS dengan Inpac adalah stabilitas, inilah inti persoalan,” sambungnya.
Pengamat militer dan intelijen ini menekankan kerja sama intelijen antarnegara ASEAN adalah sebuah keniscayaan agar negara non ASEAN tak dapat melakukan data collection semaunya di negara-negara ASEAN.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mendukung pembentukan Dubes Siber. ”Dubes Siber itu sudah jadi keharusan segera karena di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) belum menjadi prioritas,” ujar Nuning panggilan akrabnya, Minggu (7/1/2024).
Dari sudut pandang geopolitik dan geostrategis, kata Nuning, posisi strategis Indonesia berada di titik tumpu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. “Pergeseran konsep Amerika Serikat (AS) soal Indo-Pacific ini memberi arti bahwa Indonesia harus siap menjadi sebuah kekuatan regional yang signifikan,” katanya.
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut bagaimana Indonesia menjalankan peran ini jelas akan memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap arsitektur politik dan militer pertahanan kawasan.
”Dalam kaitan KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila tampil dan berbicara masalah Indo-Pacific seyogyanya disesuaikan dengan sikon geopolitik yang berlaku, bukan dengan pelbagai data teori secara umum, sebaiknya dengan data intelijen,” katanya.
Baca Juga
”Karena Indo-Pasific (Inpac) adalah konsep AS, disarankan Jokowi menyampaikan pentingnya masalah stabilitas kawasan. Tujuan AS dengan Inpac adalah stabilitas, inilah inti persoalan,” sambungnya.
Pengamat militer dan intelijen ini menekankan kerja sama intelijen antarnegara ASEAN adalah sebuah keniscayaan agar negara non ASEAN tak dapat melakukan data collection semaunya di negara-negara ASEAN.
tulis komentar anda