Perkuat Bansos untuk Masyarakat, Capres Ganjar Pranowo Akan Lakukan Ini
Jum'at, 05 Januari 2024 - 21:22 WIB
Tantangan pertama, adalah waktu yang singkat dalam jabatan presiden dan wakil presiden yakni lima tahun. Sedangkan untuk menyatukan berbagai data penerima bantuan sosial dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) juta butuh waktu yang tidak sebentar.
"Kepemimpinan cuma berjalan lima tahun, apa mungkin mengeksekusi satu kartu yang berisi banyak (data) kartu di DTKS," tambahnya.
Trubus mengingatkan untuk mewujudkan KTP Sakti dibutuhkan upaya yang tidak main-main. Apalagi berkenaan dengan ego sektoral dari masing-masing kementerian/lembaga yang saat ini mengampu program kesejahteraan sosial.
"Butuh kerja keras, energinya besar, dan kita kan ego sektoral. Belum lagi koordinasi antara pusat dan daerah," tegasnya.
Trubus juga menyebut saat ini masih ada kesenjangan dalam NIK. Banyak penduduk Indonesia yang belum mempunyai NIK. Utamanya yang tinggal di wilayah pedalaman dan pinggiran. "Selama ini, NIK pun selama ini belum bisa menjangkau," ucapnya.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
"Kepemimpinan cuma berjalan lima tahun, apa mungkin mengeksekusi satu kartu yang berisi banyak (data) kartu di DTKS," tambahnya.
Trubus mengingatkan untuk mewujudkan KTP Sakti dibutuhkan upaya yang tidak main-main. Apalagi berkenaan dengan ego sektoral dari masing-masing kementerian/lembaga yang saat ini mengampu program kesejahteraan sosial.
"Butuh kerja keras, energinya besar, dan kita kan ego sektoral. Belum lagi koordinasi antara pusat dan daerah," tegasnya.
Trubus juga menyebut saat ini masih ada kesenjangan dalam NIK. Banyak penduduk Indonesia yang belum mempunyai NIK. Utamanya yang tinggal di wilayah pedalaman dan pinggiran. "Selama ini, NIK pun selama ini belum bisa menjangkau," ucapnya.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(maf)
tulis komentar anda