TPN Ganjar-Mahfud Tolak Politisasi Bansos
Jum'at, 05 Januari 2024 - 16:09 WIB
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan, pihaknya tidak pernah mengadvokasi penghentian atau penundaan bansos kepada masyarakat. Foto/MPI
JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendukung penuh program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat sebagai kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Namun paslon yang diusung PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura tersebut menolak politisasi bansos yang disebut sebagai bantuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain menolak politisasi bansos, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga menepis tuduhan meminta penyaluran bansos ditunda sesudah Pemilu 2024. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan, pihaknya tidak pernah mengadvokasi penghentian atau penundaan bansos kepada masyarakat.
Todung menegaskan, bansos merupakan program hasil persetujuan bersama pemerintah dan DPR. Di DPR, kata Todung, terdapat partai-partai koalisi pengusung paslon Ganjar-Mahfud yang mendukung program-program prorakyat seperti penyaluran bansos.
"Kami ingin mengklarifikasi, agar jangan sampai ada mispersepsi. TPN Ganjar-Mahfud mendukung program bantuan sosial, tapi kami menolak politisasi penyaluran bansos sebagaimana disebutkan Zulkifli Hasan," kata Todung dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut program bansos merupakan pemberian Presiden Jokowi. Todung menilai, pernyataan Zulhas sangat politis, sebab PAN merupakan bagian Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Untuk diketahui, Gibran merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Senada dengan Todung, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Guntur Romli menilai kubu Prabowo-Gibran melakukan politisasi program bantuan sosial.
Guntur menegaskan, bansos itu menggunakan uang negara, uang pajak rakyat, bukan uang pribadi Presiden Jokowi. Guntur mengapresiasi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang meski berasal dari PDIP, tetapi tidak mau mengklaim bansos sebagai bantuan dari PDIP.
Selain menolak politisasi bansos, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga menepis tuduhan meminta penyaluran bansos ditunda sesudah Pemilu 2024. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan, pihaknya tidak pernah mengadvokasi penghentian atau penundaan bansos kepada masyarakat.
Todung menegaskan, bansos merupakan program hasil persetujuan bersama pemerintah dan DPR. Di DPR, kata Todung, terdapat partai-partai koalisi pengusung paslon Ganjar-Mahfud yang mendukung program-program prorakyat seperti penyaluran bansos.
"Kami ingin mengklarifikasi, agar jangan sampai ada mispersepsi. TPN Ganjar-Mahfud mendukung program bantuan sosial, tapi kami menolak politisasi penyaluran bansos sebagaimana disebutkan Zulkifli Hasan," kata Todung dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut program bansos merupakan pemberian Presiden Jokowi. Todung menilai, pernyataan Zulhas sangat politis, sebab PAN merupakan bagian Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Untuk diketahui, Gibran merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Senada dengan Todung, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Guntur Romli menilai kubu Prabowo-Gibran melakukan politisasi program bantuan sosial.
Guntur menegaskan, bansos itu menggunakan uang negara, uang pajak rakyat, bukan uang pribadi Presiden Jokowi. Guntur mengapresiasi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang meski berasal dari PDIP, tetapi tidak mau mengklaim bansos sebagai bantuan dari PDIP.
(rca)
tulis komentar anda