Soal ASN Tak Netral di Pilkada, Tjahjo Kumolo: Motifnya untuk Jabatan
Senin, 10 Agustus 2020 - 12:39 WIB
Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan masih adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral karena lemahnya sanksi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan masih adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral karena lemahnya sanksi. Selain itu juga karena hal ini masih dianggap lumrah .
“Ketidaknetralan ASN masih dianggap hal lumrah seperti masa lalu. Kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral. Adanya intervensi dari pimpinan dan atasan. Saya kira ini harus dicermati sebab mengarah ke urusan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” katanya dalam webinar netralitas ASN, Senin (10/8/2020). (Baca juga: Ketahuan PDKT ke Parpol, ASN Kena Sanksi)
Tjahjo juga menyebut ketidaknetralan juga karena kurangnya pemahaman atau regulasi tentang netralitas ASN. Namun yang paling sering adalah adanya motif mengejar jabatan tertentu. “Lalu ada motif mempertahankan jabatan. Sebagai pimpro (pimpinan proyek) misalnya),” ungkapnya. (Baca juga: Sanksi Kepala Daerah yang Tidak Tindaklanjuti Rekomendasi KASN)
Tjahjo menyebut ada kepala daerah di suatu daerah yang menjadi tim sukses (Timses) saat pilkada demi mengejar jabatan yang lebih tinggi. Salah satunya menjadi kepala dinas. “Sehingga ada di suatu daerah ada kepala sekolah. Dia adalah timses lalu ada yang jadi kepala dinas. Tapi ada juga kepala sekolah yang merangkap jadi pimpro. Ya pasti akan lebih memikirkan pimpronya daripada urusi tugas utama sebagai kepala sekolah,” ungkapnya. (Baca juga: Tak Netral di Pilkada, Data Kepegawaian ASN Bakal Dibekukan)
“Ketidaknetralan ASN masih dianggap hal lumrah seperti masa lalu. Kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral. Adanya intervensi dari pimpinan dan atasan. Saya kira ini harus dicermati sebab mengarah ke urusan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” katanya dalam webinar netralitas ASN, Senin (10/8/2020). (Baca juga: Ketahuan PDKT ke Parpol, ASN Kena Sanksi)
Tjahjo juga menyebut ketidaknetralan juga karena kurangnya pemahaman atau regulasi tentang netralitas ASN. Namun yang paling sering adalah adanya motif mengejar jabatan tertentu. “Lalu ada motif mempertahankan jabatan. Sebagai pimpro (pimpinan proyek) misalnya),” ungkapnya. (Baca juga: Sanksi Kepala Daerah yang Tidak Tindaklanjuti Rekomendasi KASN)
Tjahjo menyebut ada kepala daerah di suatu daerah yang menjadi tim sukses (Timses) saat pilkada demi mengejar jabatan yang lebih tinggi. Salah satunya menjadi kepala dinas. “Sehingga ada di suatu daerah ada kepala sekolah. Dia adalah timses lalu ada yang jadi kepala dinas. Tapi ada juga kepala sekolah yang merangkap jadi pimpro. Ya pasti akan lebih memikirkan pimpronya daripada urusi tugas utama sebagai kepala sekolah,” ungkapnya. (Baca juga: Tak Netral di Pilkada, Data Kepegawaian ASN Bakal Dibekukan)
Lihat Juga :