KPU: DCT 2 Dapil Terancam Berubah karena Sengketa Pemilu, Penyaluran Logistik Ditunda

"DCT yang sudah kita sampaikan ada residu, ada orang-orang yang tidak puas sehingga melakukan gugatan proses pencalonan dan dugaan pelanggaran administrasi. Khusus surat suara Pemilu. Hal ini bilamana ada permohonan proses sengketa pemilu maka berpotensi mengubah DCT. Sehingga KPU melakukan penundaan pengadaan surat suara pada dapil yang terdapat permohonan sengketa proses pemilu," tambahnya.

Afifuddin pun merinci sengketa tersebut. Di antaranya, Pemilu Presiden terdapat 9 perkara, 3 di PTUN dan 6 di PN. Lalu, pemilu anggota DPR sebanyak 8 laporan pelanggaran admistrasi di Bawaslu. Pemilu anggota DPD terdapat 3 perkara, 1 permohonan sengketa proses pemilu di Bawaslu, 2 gugatan sengketa proses pemilu di PTUN.

Kemudian, pemilu anggota DPRD provinsi terdapat 3 perkara, 1 laporan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu provinsi, 2 permohonan proses sengketa pemilu di Bawaslu provinsi.

Pemilu anggota DPRD Kota dan Kabupaten 39 Perkara, 10 laporan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Kabupaten Kota, 29 permohonan sengketa pemilu di Bawaslu Kabupaten dan Kota.

"Adapun proses penyelesaian 62 Perkara tersebut sampai 28 November, 1 perkara dinyatakan diterima, 18 perkara ditolak, 13 perkara terjadi kesepakatan pada proses mediasi sengketa proses pemilu dan 30 perkara masih proses penyelesaian," jelasnya.