Ganjar-Mahfud Paling Mampu Reformasi Hukum saat Kepuasan Publik pada Pemerintah Jeblok

Selasa, 28 November 2023 - 05:57 WIB
Capres-cawapres 2024 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. FOTO/MPI/ALDHI CHANDRA
JAKARTA - Hasil survei terbaru lembaga Indopol memotret penurunan signifikan kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Hasil survei tersebut membawa dampak pada evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistyanto menjelaskan survei yang dilakukan oleh Indopol pada 6-12 November 2023 memperlihatkan, kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi mengalami penurunan sebesar 7,2%, dari 60,48% menjadi 53,3% sejak Juni 2023.



"Begitu pula dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami tren menurun sejak Juni 2023 sebesar 6,29% (dari 74,11% menjadi 67,82%)," ujar Ratno di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Survei Indopol: Jelang Akhir Masa Jabatan, Kinerja Jokowi Mendapat Rapor Merah

Ratno mengatakan, penurunan kepuasan masyarakat terhadap Jokowi-Ma'ruf juga terlihat dalam bidang pembukaan lapangan kerja (49,76%) dan penanganan pengangguran serta kemiskinan (49,44%).

Survei Indopol juga menyoroti dampak Putusan MK 90 terhadap pandangan publik. Sebanyak 62,1% responden mengetahui tentang keputusan MK tersebut, dengan 51,45% menyatakan tidak setuju, sementara hanya 19,92% yang setuju. Alasan ketidaksetujuan mayoritas diatribusikan pada unsur politis dan dugaan praktik nepotisme dalam putusan tersebut.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!