Ganjar-Mahfud Komit Tuntaskan Reforma Agraria, Apa Sih Gunanya?

Reforma agraria pada dasarnya menyediakan program-program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di masyarakat desa, meningkatkan kemandirian pangan nasional, memperbaiki produktivitas tanah, serta memberikan pengakuan hak atas tanah baik secara individu, kepemilikan negara, maupun tanah umum yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Bentuk konkret dari reforma agraria melibatkan tiga aspek, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial.

Profesi seperti petani dan nelayan memiliki posisi yang sangat sentral dalam penerapan reforma agraria karena mereka sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komoditas dalam sektor pertanian dan perikanan. Konflik agraria dan sengketa tanah menjadi sumber gesekan yang menghambat efektivitas kegiatan pertanian dan perikanan.

Minimal terdapat dua penyebab konflik agraria. Pertama, ketidaktepatan dalam hukum dan kebijakan yang mengatur masalah agraria, termasuk pandangan terhadap tanah, status kepemilikan tanah, hak-hak atas tanah, dan metode perolehan hak-hak atas tanah.

Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa tanah, yang pada akhirnya berujung pada konflik. Sebagai dampaknya, banyak petani dan nelayan yang kehilangan pekerjaan mereka dan akhirnya menganggur.

Tingginya tingkat pengangguran ini menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin, terutama di daerah terpencil seperti pedesaan, di mana mayoritas penduduknya adalah petani dan nelayan.



Oleh karena itu, reforma agraria diperlukan untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Reforma ini diharapkan dapat membuka peluang baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.