Presiden Lagi-lagi Marahi Menteri, Effendi Simbolon: Dari Awal Bukan The Dream Team
Jum'at, 07 Agustus 2020 - 12:21 WIB
Effendi mengaku sejak awal meragukan kapasitas orang-orang yang dipilih duduk sebagai menteri di era kedua kepemimpinan Jokowi. "Sejak awal sebelum COVID-19, kalau seorang nahkoda didampingi kru-kru kayak model begitu, ya gimana? (Ibaratnya) orang mesin kelola operasi jantung, dokter saraf kelola ini, jadinya enggak karu-karuan. Mbok kembali dululah ke khittah-nya, kembali ke mazhabnya. Negeri ini kan terbangun bukan serta merta, bukan bim salabim, ada prosesnya. Kita bukan superman yang semua tahu, apalagi memahami," jelasnya.
Karena itu, menurut Effendi, ketika Presiden Jokowi mempertontonkan kepada publik kemarahannya kepada para pembantunya maka rakyat kebanyakan hanya tersenyum saja. "Kalau presidennya marah-marah, sopo sing milih? Siapa yang milih. Kayak kita memilih seleksi karyawan kan berpulang lagi ke kita (yang memilih). Kalau modelnya enggak ada COVID-19 saja begini, enggak bisa diharap banyak, apalagi dengan COVID-19 ya semakin enggak jalan," paparnya.
Mengenai keluhan Jokowi soal minimnya serapan anggaran, Effendi mengatakan bahwa dalam penggunaan anggara ada aturan dan mekanismenya yang diatur dalam undang-undang. "Apa mau dihabisin semuanya? Kan ada mekanismenya, ada aturannya. Saya kira semua PPA (Pejabat Pengguna Anggaran) itu kan kalau misalnya ada apa-apa, the worst itu (kondisi terburuk jika ada kasus hukum, red), kan mereka yang menanggung hukumnya kalau ada kesalahan dari sisi teknisnya," katanya.
Menurut Effendi, para birokrat itu bukan orang-orang bodoh yang tidak mengerti aturan dalam merealisasikan anggaran. "Birokrat-birokrat kita ini enggak bodoh-bodoh amatlah. Tapi kan kembali, enggak serta merta (membelanjakan anggaran, red). Pertanyaannya pertama, anggarannya apa iya sudah tersedia 100 persen? Kan enggak juga, belum tentu. Kita coba transparan juga berapa masuk pendapatan negara dari pajak, berapa masuk dari hasil surat utang obligasi dan seterusnya, berapa yang ada di APBN kita, itu kan semua ada tahap-tahapnya diatur dalam undang-undang semua yang mengatur pengelolaan negara," jelasnya.
Apalagi, kata Effendi, saat ini masih tahun berjalan sehingga ketika serapan masih sekitar 20%, hal itu tidak perlu dipersoalkan. "Kecuali kalau kita bicara Desember, masih diserap dengan 20%, itu baru ada pertanyaan kenapa. Ini kan tahun berjalan ini, masih dipertanyakan, dimana persoalannya? Kita harus jujur berapa persen yang tersedia di APBN kita, dan berapa dari berapa itu yang menurut presiden terserap atau tidak," tandasnya.
Karena itu, menurut Effendi, ketika Presiden Jokowi mempertontonkan kepada publik kemarahannya kepada para pembantunya maka rakyat kebanyakan hanya tersenyum saja. "Kalau presidennya marah-marah, sopo sing milih? Siapa yang milih. Kayak kita memilih seleksi karyawan kan berpulang lagi ke kita (yang memilih). Kalau modelnya enggak ada COVID-19 saja begini, enggak bisa diharap banyak, apalagi dengan COVID-19 ya semakin enggak jalan," paparnya.
Mengenai keluhan Jokowi soal minimnya serapan anggaran, Effendi mengatakan bahwa dalam penggunaan anggara ada aturan dan mekanismenya yang diatur dalam undang-undang. "Apa mau dihabisin semuanya? Kan ada mekanismenya, ada aturannya. Saya kira semua PPA (Pejabat Pengguna Anggaran) itu kan kalau misalnya ada apa-apa, the worst itu (kondisi terburuk jika ada kasus hukum, red), kan mereka yang menanggung hukumnya kalau ada kesalahan dari sisi teknisnya," katanya.
Menurut Effendi, para birokrat itu bukan orang-orang bodoh yang tidak mengerti aturan dalam merealisasikan anggaran. "Birokrat-birokrat kita ini enggak bodoh-bodoh amatlah. Tapi kan kembali, enggak serta merta (membelanjakan anggaran, red). Pertanyaannya pertama, anggarannya apa iya sudah tersedia 100 persen? Kan enggak juga, belum tentu. Kita coba transparan juga berapa masuk pendapatan negara dari pajak, berapa masuk dari hasil surat utang obligasi dan seterusnya, berapa yang ada di APBN kita, itu kan semua ada tahap-tahapnya diatur dalam undang-undang semua yang mengatur pengelolaan negara," jelasnya.
Apalagi, kata Effendi, saat ini masih tahun berjalan sehingga ketika serapan masih sekitar 20%, hal itu tidak perlu dipersoalkan. "Kecuali kalau kita bicara Desember, masih diserap dengan 20%, itu baru ada pertanyaan kenapa. Ini kan tahun berjalan ini, masih dipertanyakan, dimana persoalannya? Kita harus jujur berapa persen yang tersedia di APBN kita, dan berapa dari berapa itu yang menurut presiden terserap atau tidak," tandasnya.
Lihat Juga :