Tanggapi Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Mahfud MD: Bukan Masalah Hukum
Rabu, 15 November 2023 - 22:00 WIB
Cawapres Mahfud MD menanggapi temuan dokumen pakta integritas dukungan terhadap Ganjar Pranowo yang ditandatangani PJ Bupati Sorong, Yan Piet Mosso. FOTO/DOK.MPI
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD menanggapi kabar temuan dokumen pakta integritas dukungan terhadap Ganjar Pranowo yang ditandatangani Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.
"Itu kan bulan Agustus, belum ada pasangan calon (Presiden dan Wakil Presiden) resmi kan. Biarkan saja," kata Mahfud kepada wartawan selepas acara Deklarasi HMI dan Muslimin di iNews Tower, Selasa (14/11/2023).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menyampaikan dirinya menyebut itu bukan masalah hukum lantaran pakta integritas itu hadir pada Agustus 2023.
"Itu bukan masalah hukum yah, jadi biarkan saja. Tinggal di-clear-kan saja, lagipula itu (ditandatangani) bulan Agustus," ujar Mahfud.
Ia mengatakan, penandatanganan pakta integritas tidak melanggar asas netralitas ASN lantaran PJ Bupati Sorong terlibat. "Enggak juga ah (melanggar netralitas)," ujar Mahfud.
Untuk diketahui, setelah Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), Senin (13/11/2023), beredar sebuah dokumen terkait pakta integritas. Isinya mewajibkan Yan Piet Mosso memenangkan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong pada Pilpres 2024.
Dalam salinan dokumen pakta integritas, termuat 5 poin kesepakatan. Dalam pakta integritas itu juga tertuang tanda tangan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023.
"Itu kan bulan Agustus, belum ada pasangan calon (Presiden dan Wakil Presiden) resmi kan. Biarkan saja," kata Mahfud kepada wartawan selepas acara Deklarasi HMI dan Muslimin di iNews Tower, Selasa (14/11/2023).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menyampaikan dirinya menyebut itu bukan masalah hukum lantaran pakta integritas itu hadir pada Agustus 2023.
"Itu bukan masalah hukum yah, jadi biarkan saja. Tinggal di-clear-kan saja, lagipula itu (ditandatangani) bulan Agustus," ujar Mahfud.
Ia mengatakan, penandatanganan pakta integritas tidak melanggar asas netralitas ASN lantaran PJ Bupati Sorong terlibat. "Enggak juga ah (melanggar netralitas)," ujar Mahfud.
Untuk diketahui, setelah Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), Senin (13/11/2023), beredar sebuah dokumen terkait pakta integritas. Isinya mewajibkan Yan Piet Mosso memenangkan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong pada Pilpres 2024.
Dalam salinan dokumen pakta integritas, termuat 5 poin kesepakatan. Dalam pakta integritas itu juga tertuang tanda tangan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023.
(abd)
tulis komentar anda