TNI Kawal Demokrasi Tegaskan Nilai Profesionalisme
Kamis, 05 Oktober 2023 - 07:45 WIB
Ngasiman Djoyonegoro Analis Intelijen, Pertahanan dan Keamanan, Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta. Foto/Istimewa
Ngasiman Djoyonegoro
Analis Intelijen, Pertahanan dan Keamanan, Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta
DI tengah tahapan Pemilu 2024, Tentara Nasional Indonesia (TNI) meluncurkan tema "TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju" pada HUT ke-78 TNI. Tema ini sangat erat dengan ketegasan prinsip dan sikap institusional militer NKRI ini, yaitu profesional dan tidak memihak dalam perhelatan demokrasi lima tahunan. TNI hanya memihak kepada kepentingan nasional dalam menjaga pertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Netralitas TNI adalah wujud profesionalisme militer di tengah berjalannya tahapan Pemilu 2024 . Militer sebuah negara harus didesain untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Bukan pada satu golongan politik tertentu. Meski tindakan TNI didasarkan pada keputusan dan kebijakan politik kenegaraan.
Pemilihan tema HUT ke-78 TNI ini tepat dan kontekstual. Pemilu 2024 dapat dikatakan sebagai prasyarat dan identitas sebuah negara demokrasi. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa di dalam pemilu terjadi persaingan antar kontestan. Muncul sebuah ancaman terhadap pertahanan negara. Penyusupan dan penunggangan momentum pemilu untuk kepentingan kelompok tertentu sudah pernah terjadi di negeri ini.
Belajar dari Pilkada 2017 dan Pemilu 2019, terjadi pertarungan opini, labelling, penghinaan, dan penggunaan isu SARA di media sosial yang berujung pada pembelahan publik. Pengalaman ini sangat berharga bagi perjalanan bangsa ini dalam berdemokrasi. Jangan sampai terulang lagi. Bahwa sesungguhnya pemilu seharusnya menjadi sarana untuk mempertarungkan gagasan, ide, perbedaan pendapat dalam ruang-ruang formal dan terbuka. Bukan ruang untuk saling mendelegitimasi dan menimbulkan perpecahan.
Dalam konteks yang lebih luas, TNI memahami bahwa kesuksesan dalam pesta demokrasi memberi landasan penting bagi pembangunan nasional. Visi “Indonesia Maju” di bangun di atas landasan demokrasi yang kuat dan damai. Kita tahu negara-negara maju, investor, bahkan para pengamat dan analis Internasional memantau pergerakan demokrasi Indonesia. Jika pemilu berjalan lancar, mereka akan tertarik dan menganggap Indonesia sebagai negara yang dipercaya.
TNI sebagai garda depan pertahanan negara berdiri tegak di antara para kontestan yang sedang bersaing dalam Pemilu 2024. Maka sudah tepat, jika TNI menegaskan profesionalismenya. Bahwa TNI tidak diberikan hak suara (memilih dan dipilih) adalah satu aspek saja dalam profesionalisme. Tapi yang lebih penting dari itu adalah komitmen, kemampuan, dan kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman pada Pemilu 2024 ditegaskan di tengah masyarakat.
Analis Intelijen, Pertahanan dan Keamanan, Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta
DI tengah tahapan Pemilu 2024, Tentara Nasional Indonesia (TNI) meluncurkan tema "TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju" pada HUT ke-78 TNI. Tema ini sangat erat dengan ketegasan prinsip dan sikap institusional militer NKRI ini, yaitu profesional dan tidak memihak dalam perhelatan demokrasi lima tahunan. TNI hanya memihak kepada kepentingan nasional dalam menjaga pertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Netralitas TNI adalah wujud profesionalisme militer di tengah berjalannya tahapan Pemilu 2024 . Militer sebuah negara harus didesain untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Bukan pada satu golongan politik tertentu. Meski tindakan TNI didasarkan pada keputusan dan kebijakan politik kenegaraan.
Pemilihan tema HUT ke-78 TNI ini tepat dan kontekstual. Pemilu 2024 dapat dikatakan sebagai prasyarat dan identitas sebuah negara demokrasi. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa di dalam pemilu terjadi persaingan antar kontestan. Muncul sebuah ancaman terhadap pertahanan negara. Penyusupan dan penunggangan momentum pemilu untuk kepentingan kelompok tertentu sudah pernah terjadi di negeri ini.
Belajar dari Pilkada 2017 dan Pemilu 2019, terjadi pertarungan opini, labelling, penghinaan, dan penggunaan isu SARA di media sosial yang berujung pada pembelahan publik. Pengalaman ini sangat berharga bagi perjalanan bangsa ini dalam berdemokrasi. Jangan sampai terulang lagi. Bahwa sesungguhnya pemilu seharusnya menjadi sarana untuk mempertarungkan gagasan, ide, perbedaan pendapat dalam ruang-ruang formal dan terbuka. Bukan ruang untuk saling mendelegitimasi dan menimbulkan perpecahan.
Dalam konteks yang lebih luas, TNI memahami bahwa kesuksesan dalam pesta demokrasi memberi landasan penting bagi pembangunan nasional. Visi “Indonesia Maju” di bangun di atas landasan demokrasi yang kuat dan damai. Kita tahu negara-negara maju, investor, bahkan para pengamat dan analis Internasional memantau pergerakan demokrasi Indonesia. Jika pemilu berjalan lancar, mereka akan tertarik dan menganggap Indonesia sebagai negara yang dipercaya.
TNI sebagai garda depan pertahanan negara berdiri tegak di antara para kontestan yang sedang bersaing dalam Pemilu 2024. Maka sudah tepat, jika TNI menegaskan profesionalismenya. Bahwa TNI tidak diberikan hak suara (memilih dan dipilih) adalah satu aspek saja dalam profesionalisme. Tapi yang lebih penting dari itu adalah komitmen, kemampuan, dan kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman pada Pemilu 2024 ditegaskan di tengah masyarakat.
(zik)
tulis komentar anda