BPIP-Kemenkop UKM Arusutamakan Peran Koperasi di Masa Depan
Jum'at, 31 Juli 2020 - 19:56 WIB
Bersama Kemenkop UKM, BPIP akan bergotongroyong juga untuk membantu penyelesaian masalah ekonomi dari dampak COVID-19. “Kami juga dukung dan sambut program untuk melakukan sinkronisasi peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Pancasila, kita sesuaikan sebagai bentuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Yudi lagi.
Senada dikatakan Staf Khusus Presiden Arif Budimanta Sebayang. Ia menyebut pembangunan Koperasi Pangan menjadi langkah efektif karena mayoritas masyarakat di Indonesia bergerak di sektor pertanian baik menjadi petani, nelayan, hingga pemanfaatan kehutanan. "Pertanian memang menjadi jati diri masyarakat Indonesia, sehingga mengembangkan Koperasi Pangan merupakan langkah yang efektif," kata Arif.
Peneliti dari Universitas Gajah Mada Hempri Suyatna menimpali, koperasi berbasis pertanian, nelayan, kehutanan, koperasi jati diri masyarakat Indonesia. "Bicara konteks Pancasila ekonomi adanya moral, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ekonomi kita bersumber moral, kebaikan dan etika moral bisnis," kata Hempri.
"Nasionalisme ekonomi merupakan langkah konkret yang tercermin dalam Pancasila. Sila satu dan dua, dasarnya Ketuhanan dan Kemanusiaan. Ketiga dan keempat, dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi demi tujuan keadilan sosial secara konseptual ekonomi penting didorong yang tertuang dalam sila kelima," katanya.
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Prof FX Adji Samekto mengingatkan urgensi kebutuhan pangan sebagai bagian langkah strategis menghadapi pandemi. "Kedaulatan pangan harus didasarkan pada pilar-pilar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Kedaulatan pangan adalah hak penuh dan ekslusif suatu negara atas kebijakan pangan tanpa dikendalikan kepentingan pasar," kata Adji.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini bilang, kedaulatan pangan memerlukan komitmen semua pihak. Terhadap peningkatan kesejahteraan petani, tercukupinya kebutuhan pangan dalam negeri, peningkatan kemandirian petani dan perlindungan kekayaan hayati Indonesia.
Adji menyadari betul, memperjuangkan kedaulatan pangan bukanlah pekerjaan mudah. "Tantangan-tantangan yang bersumber dari adanya dominasi pasar bebas, semakin berkurangnya lahan pertanian karena peningkatan jumlah penduduk dan kepentingan pemukiman, serta sulitnya pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia," katanya.
Senada dikatakan Staf Khusus Presiden Arif Budimanta Sebayang. Ia menyebut pembangunan Koperasi Pangan menjadi langkah efektif karena mayoritas masyarakat di Indonesia bergerak di sektor pertanian baik menjadi petani, nelayan, hingga pemanfaatan kehutanan. "Pertanian memang menjadi jati diri masyarakat Indonesia, sehingga mengembangkan Koperasi Pangan merupakan langkah yang efektif," kata Arif.
Peneliti dari Universitas Gajah Mada Hempri Suyatna menimpali, koperasi berbasis pertanian, nelayan, kehutanan, koperasi jati diri masyarakat Indonesia. "Bicara konteks Pancasila ekonomi adanya moral, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ekonomi kita bersumber moral, kebaikan dan etika moral bisnis," kata Hempri.
"Nasionalisme ekonomi merupakan langkah konkret yang tercermin dalam Pancasila. Sila satu dan dua, dasarnya Ketuhanan dan Kemanusiaan. Ketiga dan keempat, dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi demi tujuan keadilan sosial secara konseptual ekonomi penting didorong yang tertuang dalam sila kelima," katanya.
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Prof FX Adji Samekto mengingatkan urgensi kebutuhan pangan sebagai bagian langkah strategis menghadapi pandemi. "Kedaulatan pangan harus didasarkan pada pilar-pilar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Kedaulatan pangan adalah hak penuh dan ekslusif suatu negara atas kebijakan pangan tanpa dikendalikan kepentingan pasar," kata Adji.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini bilang, kedaulatan pangan memerlukan komitmen semua pihak. Terhadap peningkatan kesejahteraan petani, tercukupinya kebutuhan pangan dalam negeri, peningkatan kemandirian petani dan perlindungan kekayaan hayati Indonesia.
Adji menyadari betul, memperjuangkan kedaulatan pangan bukanlah pekerjaan mudah. "Tantangan-tantangan yang bersumber dari adanya dominasi pasar bebas, semakin berkurangnya lahan pertanian karena peningkatan jumlah penduduk dan kepentingan pemukiman, serta sulitnya pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia," katanya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(abd)
tulis komentar anda