Komnas HAM: Pemerintah Semakin Baik dalam Penanganan dan Keterbukaan Data COVID-19
Rabu, 29 April 2020 - 20:10 WIB
Pelayanan atas orang yang diduga tertular Covid-19 di rumah sakit (RS) pemerintah dan swasta harus dipastikan nondiskriminatif. Pemerintah menanggung semua biaya pasien COVID-19, termasuk di RS swasta.
Komnas HAM mengapresiasi langkah pemerintah yang semakin terbuka akan data orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Keterbukaan informasi ini penting sebagai dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19 secara lebih efektif.
“Namun, informasi harus lebih terpadu dan akurat, agar tidak muncul kesimpangsiuran data yang bisa memicu gelombang hoaks atau berita bohong,” pungkasnya.
Komnas HAM mengapresiasi langkah pemerintah yang semakin terbuka akan data orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Keterbukaan informasi ini penting sebagai dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19 secara lebih efektif.
“Namun, informasi harus lebih terpadu dan akurat, agar tidak muncul kesimpangsiuran data yang bisa memicu gelombang hoaks atau berita bohong,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :