Komnas HAM: Pemerintah Semakin Baik dalam Penanganan dan Keterbukaan Data COVID-19
Rabu, 29 April 2020 - 20:10 WIB
Kepala Badan Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mimin Dwi Hartono mengatakan pemerintah secara bertahap meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan. Foto/Ilustrasi/Istimewa
JAKARTA - Pola penanganan penyebaran Sars Cov-II dan orang positif COVID-19 dinilai semakin baik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong menyajikan informasi yang komprehensif untuk menghindari beredarnya hoaks.
Kepala Badan Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mimin Dwi Hartono mengatakan pemerintah secara bertahap meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Barang dan jasa kesehatan juga bertahap tersedia, di antaranya, alat rapid tes dan PCR. Selain itu, alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis terus meningkat. Ini ada kontribusi dan sumbangan dari masyarakat dan lembaga-lembaga sosial,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (29/04/2020).
Pemerintah berusaha memberikan prioritas pemeriksaan kepada orang-orang yang rentan tertular COVID-19, seperti tenaga medis dan yang pernah kontak dengan orang positif COVID-19. Namun, rasio orang yang memperoleh rapid tes dan PCR masih rendah. Padahal, Presiden Joko Widodo menargetkan 10.000 PCR per hari.
Kepala Badan Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mimin Dwi Hartono mengatakan pemerintah secara bertahap meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Barang dan jasa kesehatan juga bertahap tersedia, di antaranya, alat rapid tes dan PCR. Selain itu, alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis terus meningkat. Ini ada kontribusi dan sumbangan dari masyarakat dan lembaga-lembaga sosial,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (29/04/2020).
Pemerintah berusaha memberikan prioritas pemeriksaan kepada orang-orang yang rentan tertular COVID-19, seperti tenaga medis dan yang pernah kontak dengan orang positif COVID-19. Namun, rasio orang yang memperoleh rapid tes dan PCR masih rendah. Padahal, Presiden Joko Widodo menargetkan 10.000 PCR per hari.
Lihat Juga :