DPD Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Penyaluran Bansos Dampak Corona
Rabu, 29 April 2020 - 15:49 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Baktiar Najamudin. Foto/SINDOnews/Abdul Rochim
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak pandemi virus Corona (Covid-19).
Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin mengaku selama ini menerima cukup banyak keluhan atas distribusi bansos bagi korban pandemi Corona yang dinilai tidak merata.
"Saya mendengar dan dapat masukan banyak dari daerah. Tolong pemerintah pusat, Kementerian Sosial dan kementerian terkait segera memperbaiki hal tersebut. Termasuk bagaimana menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima bantuan dan bagimana teknis pelaksanaannya. Sehingga, tidak ada lagi kedepan keluhan-keluhan dari masyarakat. Ada yang dapat, ada yang tidak, padahal menurut mereka, mereka berhak,” ungkap Sultan, Rabu (29/4/2020).
Sultan mengungkapkan, hal itu tidak terjadi jika ada kesamaan data antara pemerintah pusat dan daerah sampai tingkat kelurahan bahkan RW dan RT.
“Entah itu data PKH atau apapun, seharusnya memang data ini di-update, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Mungkin perlu parameter yang baku yang itu perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian tidak muncul persoalan di lapangan terutama di tingkat grassroot,” tuturnya. ( )
Sultan juga mengharapkan secepatnya dilakukan sinkronisasi kebijakan agar tidak ada lagi polemik, perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.
“Intinya cepat koordinasi, duduk bersama dan selesaikan perbedaan secepatnya. Bikin parameter yang jelas dan sosialisasikan pada masyarakat luas. Kita butuh kecepatan bertindak apalagi di daerah daerah yang sudah ditetapkan PSBB. Aktivitas masyarakat banyak yang berhenti. Bantuan-bantuan itu harus cepat disalurkan” katanya.
Sebelumnya, keluhan aturan yang tidak jelas diungkapkan Bupati Bolaang Mongondow Timur dan sejumlah kepala desa di Jawa Barat yang ramai menjadi perbincangan di media sosial. Mereka merasa kebijakan penyaluran bansos kurang jelas dan kurang cepat.
Pemerintah pusat dalam menghadapi pandemi virus Corona telah menetapkan berbagai macam bantuan untuk perlindungan masyarakat yang terkena dampak.
Sederet bantuan tersebut di antaranya program keluarga harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako untuk 20 juta penerima, kartu prakerja untuk 5,6 juta peserta dan pembebasan biaya listrik bagi pelanggan 450 KVA serta diskon tarif bagi pelanggan listrik 900 KVA.
Pemerintah juga memberikan stimulus kredit usaha rakyat yang ditujukan untuk memberikan keringanan bagi para pelaku usaha UMKM. Skemanya adengan memberikan relaksasi bagi pelaku KUR dengan cara penundaan angsuran dan pembebasan bunga selama enam bulan.
Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin mengaku selama ini menerima cukup banyak keluhan atas distribusi bansos bagi korban pandemi Corona yang dinilai tidak merata.
"Saya mendengar dan dapat masukan banyak dari daerah. Tolong pemerintah pusat, Kementerian Sosial dan kementerian terkait segera memperbaiki hal tersebut. Termasuk bagaimana menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima bantuan dan bagimana teknis pelaksanaannya. Sehingga, tidak ada lagi kedepan keluhan-keluhan dari masyarakat. Ada yang dapat, ada yang tidak, padahal menurut mereka, mereka berhak,” ungkap Sultan, Rabu (29/4/2020).
Sultan mengungkapkan, hal itu tidak terjadi jika ada kesamaan data antara pemerintah pusat dan daerah sampai tingkat kelurahan bahkan RW dan RT.
“Entah itu data PKH atau apapun, seharusnya memang data ini di-update, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Mungkin perlu parameter yang baku yang itu perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian tidak muncul persoalan di lapangan terutama di tingkat grassroot,” tuturnya. ( )
Sultan juga mengharapkan secepatnya dilakukan sinkronisasi kebijakan agar tidak ada lagi polemik, perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.
“Intinya cepat koordinasi, duduk bersama dan selesaikan perbedaan secepatnya. Bikin parameter yang jelas dan sosialisasikan pada masyarakat luas. Kita butuh kecepatan bertindak apalagi di daerah daerah yang sudah ditetapkan PSBB. Aktivitas masyarakat banyak yang berhenti. Bantuan-bantuan itu harus cepat disalurkan” katanya.
Sebelumnya, keluhan aturan yang tidak jelas diungkapkan Bupati Bolaang Mongondow Timur dan sejumlah kepala desa di Jawa Barat yang ramai menjadi perbincangan di media sosial. Mereka merasa kebijakan penyaluran bansos kurang jelas dan kurang cepat.
Pemerintah pusat dalam menghadapi pandemi virus Corona telah menetapkan berbagai macam bantuan untuk perlindungan masyarakat yang terkena dampak.
Sederet bantuan tersebut di antaranya program keluarga harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako untuk 20 juta penerima, kartu prakerja untuk 5,6 juta peserta dan pembebasan biaya listrik bagi pelanggan 450 KVA serta diskon tarif bagi pelanggan listrik 900 KVA.
Pemerintah juga memberikan stimulus kredit usaha rakyat yang ditujukan untuk memberikan keringanan bagi para pelaku usaha UMKM. Skemanya adengan memberikan relaksasi bagi pelaku KUR dengan cara penundaan angsuran dan pembebasan bunga selama enam bulan.
(dam)
Lihat Juga :
tulis komentar anda