Sudah Masuk Tahap Krusial, KPU: Hentikan Perdebatan Tunda Pilkada

Di sisi lain, Ilham mengaku tak menampik bahwa masih banyak kendala pilkada yang harus diurai lembaganya. Termasuk soal NHPD yang disinggung komisi II, karena masih terkendala sikap pemerintah daerah terkait hibah daerah. Ia melihat, daerah masih menganggap bahwa Pilkada merupakan agenda nasional, sehingga menjadi urusan pusat.

Tak hanya itu, sambung dia, beberapa contoh di daerah juga dilaporkan anggaran Pilkada dipotong melalui kewenangan proses legislasi DPRD. Padahal, KPU sudah melakukan penyusunan anggaran secara rasional dan jelas, termasuk anggaran untuk membayar honor petugas ad hock di lapangan.

"Ketika honorarium enggak bisa kita bayarkan, ya susah. Kita enggak bisa jalan. Jadi sekali lagi penting untuk kemendagri, walaupun Pak mMendagri sudah keliling saya lihat, tapi memastikan lagi membuat surat edaran lagi untuk support kami agar persoalan-persoalan pencairan-pencairan NHPD ini tidak lagi disoal," pungkas dia.