Forum Dialog Antaragama dan Budaya ASEAN 2023
Jum'at, 16 Juni 2023 - 17:33 WIB
Selanjutnya, pada masa Kiai Hasyim Muzadi, NU memfasilitasi pembentukan Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU di pelbagai negara dan menginiasi acara International Conference of Islamic Scholars (ICIS). Pergerakan perdamaian NU semakin berkembang pada masa KH Said Aqil Siroj dengan menginiasiasi International Summit of Moderate Islkamic Leaders (ISOMIL).
Dengan demikian, usaha-usaha NU untuk jembatan perdamaian tersebut telah dimulai satu dekade terakhir. Baik sendiri maupun berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil di dalam dan luar negeri.
Misalnya pada 2019 di Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Banjar, Jawa Barat, NU telah merekomendasikan bahwa kategori kafir tidak memiliki dasar hukum dalam sebuah negara bangsa yang modern. Ini penting untuk menegaskan bahwa di Indonesia ada kesetaraan antarwarga Negara, terlepas dari apapun agama, suku, ras, dan bahasanya.
Sedangkan pada 2021, Aliansi Injili Dunia (the World Evangelical Alliance), yang mewakili 600 juta Protestan di 143 negara, telah bergabung dengan NU dan Komunitas Imam W Deen Mohammed menandatangani Pernyataan Masjid Bangsa di Washington, DC.
Jalinan antaraagama dan konflik acap dipahami dalam tiga cara: penyebab, inspirasi, atau faktor yang memperburuk konflik antaragama. Yang terakhir menunjukkan bahwa agama acap digunakan sebagai kendaraan untuk mengaktifkan konflik dan pertentangan, termasuk dalam menciptakan polarisasi untuk memenangkan pemilu.
Namun, sebenarnya tidak ada konflik agama murni di negara mana pun. Konflik itu terkait dengan aspek-aspek lain, seperti ekonomi dan politik.
Beberapa pihak mengklaim agama adalah akar tunggang penyebab konflik kekerasan ketika iman mendefinisikan tujuan akhir. Misalnya, sebuah kelompok ingin mendirikan negara berdasarkan satu agama dalam masyarakat majemuk. Atau ketika agama menginspirasi penindasan masyarakat dengan merangkul agama yang berbeda dan menciptakan kelompok identitas eksklusif sebagai dinding supremasi.
Juga, kelompok-kelompok agama militan memburuk makna agama sebagai perdamaian melalui aksi perang atas nama agama mereka. Yang lain menyiratkan bahwa agama mengilhami kekerasan dengan memberikan ideologi dan wacana absolut yang mendukung perang suci.
Di sini, pejuang agama terlibat dalam perjuangan kosmik antara yang baik dan yang jahat, menghadirkan makna dan mencegah kompromi. Sarjana lain berpendapat bahwa agama dapat disalahgunakan untuk memperburuk konflik ketika elit politik memanipulasi agama untuk mempolitisasi massa demi kepentingan mereka.
Sementara salam memperkuat proses pembangunan perdamaian, agama merupakan faktor yang perlu diperhatikan sebagai akar konflik, beserta aspek ekonomi dan politik. Dalam hal ini, Appleby menekankan bahwa semua agama besar memiliki tradisi yang tidak hanya dapat diaktifkan untuk melegitimasi konflik dan perang tetapi juga dapat berfungsi sebagai sumber daya untuk mempromosikan resolusi konflik tanpa kekerasan dan perdamaian.
Dalam beberapa hal, kelompok militan Islam tampaknya menggunakan agama untuk melegitimasi dan membenarkan konflik. Misalnya, munculnya Boko Haram merupakan hambatan signifikan bagi pembangunan dan pembangunan perdamaian di Nigeria. Demikian pula, Negara Islam Irak dan al-Sham (ISIS) juga menggunakan perintah agama untuk menargetkan komunitas non-Muslim dan Syiah di daerah-daerah di bawah pengaruh mereka.
Ada tiga paradigma atau orientasi utama terkait perubahan yang terjadi melalui dialog: teologis, politik, dan peacebuilding. Pada dasarnya, dialog teologis berkembang dalam studi agama atau teologi, dialog politik dalam ilmu politik dan hubungan internasional, dan dialog pembangunan perdamaian yang terkait dengan transformasi konflik.
Dialog antaragamaberdasarkan teologi bertujuan untuk memahami para pendeta, pemimpin agama akar rumput, dan teolog, umumnya melalui pertukaran makalah, diskusi, panel tematik, dan pelatihan. Tujuannya adalah untuk memahami 'yang lain'. Sementara itu, dialog politik agama bertujuan untuk menghasilkan koeksistensi sosial atau harmoni dan meningkatkan legitimasi aktor dan proses politik yang dirasakan.
Di sisi lain, berdasarkan pembangunan perdamaian, dialog antaragama bertumpu pada model dialog sebelumnya tetapi bergantung pada resolusi konflik dan transformasi. Tipe ketiga, yang disebut dialog agama bertujuan transformasi konflik memiliki empat tujuan.
Pertama, mengubah sikap dan persepsi orang lain. Kedua, membangun rasa hormat dan saling pengertian. Ketiga, memperluas partisipasi dalam kegiatan pembangunan perdamaian. Keempat, membangun kerangka kerja bersama untuk tindakan yang membahas akar konflik.
Sebagai kesimpulan, penulis memandang secara konseptual Forum Dialog Antaragama dan Budaya ASEAN 2023 yang akan dilaksanakan mestinya mendorong transformasi konflik, untuk membedakan dengan beberapa kegiatan forum sejenis yang jatuh pada paradigma tradisional dialog antaragama dan dialog antaragama berorientasi politik.
Dengan demikian, usaha-usaha NU untuk jembatan perdamaian tersebut telah dimulai satu dekade terakhir. Baik sendiri maupun berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil di dalam dan luar negeri.
Misalnya pada 2019 di Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Banjar, Jawa Barat, NU telah merekomendasikan bahwa kategori kafir tidak memiliki dasar hukum dalam sebuah negara bangsa yang modern. Ini penting untuk menegaskan bahwa di Indonesia ada kesetaraan antarwarga Negara, terlepas dari apapun agama, suku, ras, dan bahasanya.
Sedangkan pada 2021, Aliansi Injili Dunia (the World Evangelical Alliance), yang mewakili 600 juta Protestan di 143 negara, telah bergabung dengan NU dan Komunitas Imam W Deen Mohammed menandatangani Pernyataan Masjid Bangsa di Washington, DC.
Jalinan antaraagama dan konflik acap dipahami dalam tiga cara: penyebab, inspirasi, atau faktor yang memperburuk konflik antaragama. Yang terakhir menunjukkan bahwa agama acap digunakan sebagai kendaraan untuk mengaktifkan konflik dan pertentangan, termasuk dalam menciptakan polarisasi untuk memenangkan pemilu.
Namun, sebenarnya tidak ada konflik agama murni di negara mana pun. Konflik itu terkait dengan aspek-aspek lain, seperti ekonomi dan politik.
Beberapa pihak mengklaim agama adalah akar tunggang penyebab konflik kekerasan ketika iman mendefinisikan tujuan akhir. Misalnya, sebuah kelompok ingin mendirikan negara berdasarkan satu agama dalam masyarakat majemuk. Atau ketika agama menginspirasi penindasan masyarakat dengan merangkul agama yang berbeda dan menciptakan kelompok identitas eksklusif sebagai dinding supremasi.
Juga, kelompok-kelompok agama militan memburuk makna agama sebagai perdamaian melalui aksi perang atas nama agama mereka. Yang lain menyiratkan bahwa agama mengilhami kekerasan dengan memberikan ideologi dan wacana absolut yang mendukung perang suci.
Di sini, pejuang agama terlibat dalam perjuangan kosmik antara yang baik dan yang jahat, menghadirkan makna dan mencegah kompromi. Sarjana lain berpendapat bahwa agama dapat disalahgunakan untuk memperburuk konflik ketika elit politik memanipulasi agama untuk mempolitisasi massa demi kepentingan mereka.
Sementara salam memperkuat proses pembangunan perdamaian, agama merupakan faktor yang perlu diperhatikan sebagai akar konflik, beserta aspek ekonomi dan politik. Dalam hal ini, Appleby menekankan bahwa semua agama besar memiliki tradisi yang tidak hanya dapat diaktifkan untuk melegitimasi konflik dan perang tetapi juga dapat berfungsi sebagai sumber daya untuk mempromosikan resolusi konflik tanpa kekerasan dan perdamaian.
Dalam beberapa hal, kelompok militan Islam tampaknya menggunakan agama untuk melegitimasi dan membenarkan konflik. Misalnya, munculnya Boko Haram merupakan hambatan signifikan bagi pembangunan dan pembangunan perdamaian di Nigeria. Demikian pula, Negara Islam Irak dan al-Sham (ISIS) juga menggunakan perintah agama untuk menargetkan komunitas non-Muslim dan Syiah di daerah-daerah di bawah pengaruh mereka.
Ada tiga paradigma atau orientasi utama terkait perubahan yang terjadi melalui dialog: teologis, politik, dan peacebuilding. Pada dasarnya, dialog teologis berkembang dalam studi agama atau teologi, dialog politik dalam ilmu politik dan hubungan internasional, dan dialog pembangunan perdamaian yang terkait dengan transformasi konflik.
Dialog antaragamaberdasarkan teologi bertujuan untuk memahami para pendeta, pemimpin agama akar rumput, dan teolog, umumnya melalui pertukaran makalah, diskusi, panel tematik, dan pelatihan. Tujuannya adalah untuk memahami 'yang lain'. Sementara itu, dialog politik agama bertujuan untuk menghasilkan koeksistensi sosial atau harmoni dan meningkatkan legitimasi aktor dan proses politik yang dirasakan.
Di sisi lain, berdasarkan pembangunan perdamaian, dialog antaragama bertumpu pada model dialog sebelumnya tetapi bergantung pada resolusi konflik dan transformasi. Tipe ketiga, yang disebut dialog agama bertujuan transformasi konflik memiliki empat tujuan.
Pertama, mengubah sikap dan persepsi orang lain. Kedua, membangun rasa hormat dan saling pengertian. Ketiga, memperluas partisipasi dalam kegiatan pembangunan perdamaian. Keempat, membangun kerangka kerja bersama untuk tindakan yang membahas akar konflik.
Sebagai kesimpulan, penulis memandang secara konseptual Forum Dialog Antaragama dan Budaya ASEAN 2023 yang akan dilaksanakan mestinya mendorong transformasi konflik, untuk membedakan dengan beberapa kegiatan forum sejenis yang jatuh pada paradigma tradisional dialog antaragama dan dialog antaragama berorientasi politik.
tulis komentar anda