Teken Nota Kesepahaman dengan Ombudsman, Menteri ATR/BPN: Tepiskan Ego Sektoral
Jum'at, 16 Juni 2023 - 09:07 WIB
Menurut Menteri Hadi, kerja sama ini merupakan upaya Kementerian ATR/BPN dan Ombudsman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, supaya rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara di bidang pelayanan pertanahan dan tata ruang.
"Misalnya dalam pelayanan pendaftaran tanah melalui PTSL yang telah terbukti secara revolusioner meningkatkan penerbitan sertifikat secara akurat dari 500 ribu per tahun menjadi 6-7 juta per tahun. Namun kami ingin rakyat lebih mudah meregistrasi tanahnya," ungkap Hadi.
Mantan Panglima TNI tersebut mengaku, ingin terus memberikan kemudahan masyarakat melalui pelayanan yang prima. Selama turun ke lapangan dan mendengarkan keluhan dari masyarakat. Hadi mengetahui mahalnya biaya pelayanan pertanahan karena adanya praktik calo.
"Yang bikin mahal ternyata ada calo. Maka saya luncurkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) dan loket prioritas yang memberi karpet merah kepada masyarakat yang mengurus sendiri tanahnya," jelas Menteri ATR/BPN.
Ketua Ombudsman, Mokhamad Najih menyampaikan apresiasinya, terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN yang kini menjadi semakin baik, karena berhasil menurunkan jumlah aduan masyarakat. Baginya, penurunan itu adalah konsekuensi dari perbaikan layanan yang dilakukan.
"Misalnya dalam pelayanan pendaftaran tanah melalui PTSL yang telah terbukti secara revolusioner meningkatkan penerbitan sertifikat secara akurat dari 500 ribu per tahun menjadi 6-7 juta per tahun. Namun kami ingin rakyat lebih mudah meregistrasi tanahnya," ungkap Hadi.
Mantan Panglima TNI tersebut mengaku, ingin terus memberikan kemudahan masyarakat melalui pelayanan yang prima. Selama turun ke lapangan dan mendengarkan keluhan dari masyarakat. Hadi mengetahui mahalnya biaya pelayanan pertanahan karena adanya praktik calo.
"Yang bikin mahal ternyata ada calo. Maka saya luncurkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) dan loket prioritas yang memberi karpet merah kepada masyarakat yang mengurus sendiri tanahnya," jelas Menteri ATR/BPN.
Ketua Ombudsman, Mokhamad Najih menyampaikan apresiasinya, terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN yang kini menjadi semakin baik, karena berhasil menurunkan jumlah aduan masyarakat. Baginya, penurunan itu adalah konsekuensi dari perbaikan layanan yang dilakukan.
Lihat Juga :