Kuasai Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Sains Jadi Kunci Atasi Pandemi
Jum'at, 24 Juli 2020 - 13:24 WIB
Penyaluran bansos memang terkesan hanya untuk orang-orang yang sudah ada dalam data dengan status miskin. Padahal, pandemi ini menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan usahanya tidak berjalan.
"Kita kaget di Walinagara di Sumbar, Sulawesi, dan Jawa Barat, rakyat berkumpul dan meminta bansos. Aparatur menjawab Anda tidak miskin. Kami memang tidak miskin, tapi kami tidak tahu mendapatkan barang itu dan tidak ada pekerjaan," papar Amiruddin.
Komnas HAM juga mengkritik kurang maksimalnya pelayanan kesehatan kepada publik. Pertama, fasilitas kesehatan harus terjangkau, misalnya rapid tes. Sekarang rapid test Rp400.000, menurutnya itu jauh panggang dari api. Pelayanan kesehatan seharusnya menjangkau semua wilayah dengan tenaga medis dan alat pelindung diri (APD) yang lengkap.
"Kalau rumah sakit rujukan itu tidak ada. Itu repot. Itu tangan hari ini. Rapid tes dan rumah sakit tidak ada, maka melonjaknya angka yang terinfeksi menjadi konsekuensinya," pungkasnya.
"Kita kaget di Walinagara di Sumbar, Sulawesi, dan Jawa Barat, rakyat berkumpul dan meminta bansos. Aparatur menjawab Anda tidak miskin. Kami memang tidak miskin, tapi kami tidak tahu mendapatkan barang itu dan tidak ada pekerjaan," papar Amiruddin.
Komnas HAM juga mengkritik kurang maksimalnya pelayanan kesehatan kepada publik. Pertama, fasilitas kesehatan harus terjangkau, misalnya rapid tes. Sekarang rapid test Rp400.000, menurutnya itu jauh panggang dari api. Pelayanan kesehatan seharusnya menjangkau semua wilayah dengan tenaga medis dan alat pelindung diri (APD) yang lengkap.
"Kalau rumah sakit rujukan itu tidak ada. Itu repot. Itu tangan hari ini. Rapid tes dan rumah sakit tidak ada, maka melonjaknya angka yang terinfeksi menjadi konsekuensinya," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda