PTUN Kabulkan Gugatan Fadel Muhammad, Refly Harun Bicara Pemerintahan oleh Hakim
Rabu, 10 Mei 2023 - 11:54 WIB
Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyoroti putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyoroti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad . Gugatan itu terkait pencopotan Fadel sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD dan digantikan Tamsil Linrung.
Menurut Refly, PTUN bersifat individual, kongkret, dan final. Sifat individual terkait dengan orang tertentu, objek tertentu yang mengeluarkan keputusan. Dalam kasus penggantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung, surat keputusan DPD bukanlah keputusan yang mandiri. DPD mengeluarkan SK tersebut berdasar sidang paripurna DPD.
"Jadi bukan putusan mandiri (Ketua DPD). Bukan subjektivitas Ketua DPD tetapi hasil paripurna DPD, sehingga keputusan semua anggota DPD," kata Refly Harun, Rabu (10/5/2023).
Keputusan lembaga politik, kata Refly Harun, tidak bisa diajukan ke PTUN. Kalaupun bisa dipersoalkan, maka putusan lembaga politik seharusnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Itupun harus jelas judulnya, misalnya pengujian UU, sengketa kewenangan lembaga negara, apakah MPR berwenang menyetop kewenangan DPD," ujar pakar tata negara ini yang aktif menjadi Youtuber ini.
Penggantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, menurut Refly Harun, adalah keputusan tata negara bukan administrasi negara. Karena itu tidak tidak boleh diuji di PTUN atau pengadilan administasi. "Kalau seperti itu, nanti keputusan DPR/MPR pun bisa di PTUN-kan," katanya.
Jika PTUN bisa mengadili hal seperti ini, menurut Refly Harun, maka sangat berbahaya. "Kita nanti mengenal yuristokrasi, pemerintahan oleh hakim," ungkapnya.
Seharusnya hakim PTUN hanya berwenang dalam hal tata usaha negara. Kalau keputusan DPR, MPR, DPD yang merupakan hasil sidang paripuna dan cerminan demokrasi, tidak boleh diputuskan PTUN.
Menurut Refly, PTUN bersifat individual, kongkret, dan final. Sifat individual terkait dengan orang tertentu, objek tertentu yang mengeluarkan keputusan. Dalam kasus penggantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung, surat keputusan DPD bukanlah keputusan yang mandiri. DPD mengeluarkan SK tersebut berdasar sidang paripurna DPD.
"Jadi bukan putusan mandiri (Ketua DPD). Bukan subjektivitas Ketua DPD tetapi hasil paripurna DPD, sehingga keputusan semua anggota DPD," kata Refly Harun, Rabu (10/5/2023).
Baca Juga
Keputusan lembaga politik, kata Refly Harun, tidak bisa diajukan ke PTUN. Kalaupun bisa dipersoalkan, maka putusan lembaga politik seharusnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Itupun harus jelas judulnya, misalnya pengujian UU, sengketa kewenangan lembaga negara, apakah MPR berwenang menyetop kewenangan DPD," ujar pakar tata negara ini yang aktif menjadi Youtuber ini.
Penggantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, menurut Refly Harun, adalah keputusan tata negara bukan administrasi negara. Karena itu tidak tidak boleh diuji di PTUN atau pengadilan administasi. "Kalau seperti itu, nanti keputusan DPR/MPR pun bisa di PTUN-kan," katanya.
Jika PTUN bisa mengadili hal seperti ini, menurut Refly Harun, maka sangat berbahaya. "Kita nanti mengenal yuristokrasi, pemerintahan oleh hakim," ungkapnya.
Seharusnya hakim PTUN hanya berwenang dalam hal tata usaha negara. Kalau keputusan DPR, MPR, DPD yang merupakan hasil sidang paripuna dan cerminan demokrasi, tidak boleh diputuskan PTUN.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda