Putusan Bawaslu yang Nyatakan KPU Langgar Administrasi Pemilu Bersifat Erga Omnes, Ini Penjelasannya
Senin, 27 Maret 2023 - 21:32 WIB
Ketua DKPP, Heddy Lugito menegaskan, keputusan Bawaslu yang menyatakan KPU melanggar administrasi Pemilu 2024 bersifat erga omnes atau untuk semua. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menegaskan, keputusan Bawaslu yang menyatakan KPU melanggar administrasi Pemilu 2024 bersifat erga omnes atau untuk semua. Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR.
"Keputusan yang diambil yang diambil oleh Bawaslu bersifat erga omnes. Artinya putusan tersebut bukan hanya milik pelapor dan juga terlepor tapi juga milik semuanya dan bisa berdampak luas pada proses pemilu selanjutnya," kata Heddy, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2023).
Heddy mengatakan, urgensi dari sebuah keputusan adalah kepastian hukum, beretika dan berintegritas. Artinya selalu menjaga nilai luhur Pancasila, menjalankan konstitusi, dan bernegara.
"Serta menjunjung tinggi beretika dan berintegritas sebagai penyelenggara Pemilu. Serta yang lebih penting lagi taat asas hukum dalam menjalankan kewenangan yang diberikan," jelasnya.
"Keputusan yang diambil yang diambil oleh Bawaslu bersifat erga omnes. Artinya putusan tersebut bukan hanya milik pelapor dan juga terlepor tapi juga milik semuanya dan bisa berdampak luas pada proses pemilu selanjutnya," kata Heddy, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2023).
Heddy mengatakan, urgensi dari sebuah keputusan adalah kepastian hukum, beretika dan berintegritas. Artinya selalu menjaga nilai luhur Pancasila, menjalankan konstitusi, dan bernegara.
"Serta menjunjung tinggi beretika dan berintegritas sebagai penyelenggara Pemilu. Serta yang lebih penting lagi taat asas hukum dalam menjalankan kewenangan yang diberikan," jelasnya.
Lihat Juga :