Rawan Pencurian, Layanan Publik Harus Beri Jaminan Perlindungan Data Pribadi

“Selain merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan data pribadi, masyarakat juga harus mampu menjaga data pribadi yang dimiliki seperti menjaga kerahasiaan dan selalu memproteksi data pribadi dengan pengamanan ganda,” katanya.

Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Abulyatama Usman Larang mengatakan big data merupakan kekuatan bisnis dan politik. Big data terkumpul lewat teknologi aplikasi telah mengubah wajah kapitalisme tapi dengan karakter yang sama dengan tujuan berkuasa dan menguasai hidup manusia lain dengan cara lebih efektif.

"Beberapa tujuan peretasan antara lain menarik keuntungan pribadi, organisasi atau perusahaan, analisis data (data mining dan profiling), politik (persaingan antar kelompok), penipuan, dan telemarketing," katanya.

Usman memaparkan beberapa hal yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga keamanan informasi seperti, selalu mengganti password secara berkala dan tidak menggunakan password yang mudah ditebak

Kemudian jangan membuka email atau link yang mencurigakan atau yang tidak dikenal. Menggunakan software yang legal sehingga selalu ada update keamanan untuk OS yang dipakai.



"Pelajari semua aplikasi yang kita pakai dan selalu di update. Gunakan koneksi internet dan protokol yang aman, jangan di wifi sembarangan. Tidak menunjukkan data pribadi atau sisi privasi untuk umum serta pelajari hak hukum dan regulasi terkait keamanan data dan privasi," tutupnya.