Perampasan Aset Tindak Pidana

Dengan begitu dalam penyusunannya diperlukan metode omnibus law yang dapat menyinkronisasikan antara satu lembaga keuangan satu sama lain dengan harapan keterkaitan peraturan perundang-undangan yang terhubung dengan bidang ekonomi, keuangan dan perbankan dapat dengan mudah mencegah dan mengatasi kesimpang siuran atau tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait satu sama lain.

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa omnibus law merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memuat materi baru, mengubah materi atau muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungakanya ke dalam satu peraturan erundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.