LP3ES: Big Data Tidak Bisa Jadi Acuan untuk Penundaan Pemilu

Carlos Roy Fajarta
Minggu, 05 Februari 2023 - 18:56 WIB
Ia menekankan, negara seharusnya melakukan kepentingan publik dan tidak menggiring opini publik dengan menggunakan big data agar dapat melakukan penundaan Pemilu 2024.
(abd)
Halaman :
show all
Lihat Juga :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Pecah! Menteri Kabinet Prabowo Dangdutan Seusai Makan Malam di Akmil
Berita Terkait
PKB Sukses Raih 16 Juta Suara, Rustini Muhaimin Apresiasi Kinerja Perempuan Bangsa
Deretan Artis yang Menjadi Anggota DPR dan DPD, Lengkap dengan Perolehan Suara
Evidence Base Policy
KPU Tetapkan 5 PAW Calon Anggota DPR Terpilih dari PKB, Ini Nama-namanya
Honor Petugas KPPS Pilkada 2024 Turun, Segini Besarannya
Singgung Pilpres 2024, SBY Sebut meski Demokrat Dibegitukan tapi Bisa Berhasil
Elon Musk Bikin Kesal Tim Transisi Donald Trump
KPU Klaim Ada Sejumlah Perbaikan, Sirekap Akan Kembali Digunakan pada Pilkada 2024
Rekomendasi
SINDOnews
Menjelajahi Keindahan Desa Bantaragung, Majalengka Bersama Kiky Aprilia, Saksikan Rasa Authentic di MNCTV
SINDOnews
5 Fakta NewJeans Keluar dari ADOR dan HYBE, Terancam Denda Rp7 Triliun
Terpopuler
1
Sosok Sertu Aprilio Manganang, Anggota TNI yang Pernah Bela Timnas Voli Putri Indonesia
2
Inilah 2 Sosok Jenderal yang Diperintahkan Kapolri usut Polisi Tembak Polisi di Sumbar
3
Kepemimpinan: Amanah yang Harus Ditanggung dengan Hati Lapang
4
Polri: Banyak DPO Kasus Narkoba Kabur ke Malaysia
5
LBH Gema Keadilan Desak Kapolri Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggotanya
Berita Terkini More
Kemendagri Latih 1.007 Camat Agar Mampu Sinkronkan Perencanaan Pembangunan Desa
Prabowo Siapkan Program Strategis untuk Menekan Pengangguran, Apa Saja?
Menaker Harap Buruh dan Pengusaha Setuju Kenaikan UMP 6,5%
Gelar Muspimnas 2024, Perempuan Bangsa Ikuti Jejak PKB Jadi Organisasi Terbuka
Wujudkan Asta Cita, Bea Cukai Soekarno-Hatta Lakukan 239 Penindakan
Permohonan PK Alex Denni Jadi Momentum Perbaikan Sistem Peradilan, Hakim Diminta Gerak Cepat