LP3ES: Big Data Tidak Bisa Jadi Acuan untuk Penundaan Pemilu
Minggu, 05 Februari 2023 - 18:56 WIB
LP3ES berharap semua pihak ikut mengawal proses Pemilu 2024 agar tidak terjadi penundaan pemilu. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial ( LP3ES ) menilai demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran dalam tiga tahun terakhir. Semua pihak diharapkan mengawal proses Pemilu 2024 agar tidak terjadi penundaan pemilu.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa dalam diskusi publik Dinamika Politik Menuju 2024: Apa Kata Big Data' secara daring, Minggu (5/2/2023).
"Demokrasi kita mengalami kemunduran tiga tahun terakhir, sehingga harus ada langkah kongkret pengereman total. Cara mengerem itu dengan mengenali aktor-aktor di belakang itu," kata Fahmi.
Baca juga: Wakil Ketua MPR Klaim Seluruh Parpol DPR Tak Pernah Bicarakan Penundaan Pemilu 2024
Menurutnya, semua pihak harus mengawal proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil. "Bagaimana big data mengungkap para pembajak demokrasi. Konstituen dan analisis data. Perbincangan di media sosial yang membuka pandora ada kalangan yang ingin meneruskan proses pemunduran demokrasi," katanya.
Fahmi meminta masyarakat jeli dan perlu mengenali siapa saja yang akan melakukan proses pembelotan terkait isu big data untuk penundaan Pemilu 2024.
"Proses perilaku baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Ada pemetaan, dan masyarakat sipil harus peduli. Akan ada banyak informasi bersilewaran, sehingga informasi dapat dimanfaatkan para pembajak demokrasi untuk mempertahankan status quo oligarki," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto menjelaskan, dalam struktur kekuasaan yang oligarkis, pihaknya khawatir Pemilu 2024 hanya akan menjadi ajang sirkulasi kekuasaan di antara elite oligarki yang memunggungi demokrasi di satu sisi.
Baca juga: Plt Ketum PPP Blak-blakan Bicara Peluang Penundaan Pemilu 2024: Fifty-fifty
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa dalam diskusi publik Dinamika Politik Menuju 2024: Apa Kata Big Data' secara daring, Minggu (5/2/2023).
"Demokrasi kita mengalami kemunduran tiga tahun terakhir, sehingga harus ada langkah kongkret pengereman total. Cara mengerem itu dengan mengenali aktor-aktor di belakang itu," kata Fahmi.
Baca juga: Wakil Ketua MPR Klaim Seluruh Parpol DPR Tak Pernah Bicarakan Penundaan Pemilu 2024
Menurutnya, semua pihak harus mengawal proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil. "Bagaimana big data mengungkap para pembajak demokrasi. Konstituen dan analisis data. Perbincangan di media sosial yang membuka pandora ada kalangan yang ingin meneruskan proses pemunduran demokrasi," katanya.
Fahmi meminta masyarakat jeli dan perlu mengenali siapa saja yang akan melakukan proses pembelotan terkait isu big data untuk penundaan Pemilu 2024.
"Proses perilaku baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Ada pemetaan, dan masyarakat sipil harus peduli. Akan ada banyak informasi bersilewaran, sehingga informasi dapat dimanfaatkan para pembajak demokrasi untuk mempertahankan status quo oligarki," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto menjelaskan, dalam struktur kekuasaan yang oligarkis, pihaknya khawatir Pemilu 2024 hanya akan menjadi ajang sirkulasi kekuasaan di antara elite oligarki yang memunggungi demokrasi di satu sisi.
Baca juga: Plt Ketum PPP Blak-blakan Bicara Peluang Penundaan Pemilu 2024: Fifty-fifty
Lihat Juga :
tulis komentar anda