Bonaran Situmeang Dituntut 6 Tahun Penjara
Senin, 27 April 2015 - 18:25 WIB
Bonaran Situmeang Dituntut 6 Tahun Penjara
A
A
A
JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Raja Bonaran Situmeang dihukum enam tahun penjara.
Jaksa menyatakan Bonaran telah terbukti menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait perkara sengketa Pemilihan Bupati Tapanuli Tengah tahun 2011
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raja Bonaran Situmeang berupa pidana penjara selama enam tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan," kata Jaksa Pulung Rinandoro saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (27/4/2015).
Dalam tuntutan yang dibacakan, jaksa juga memberikan tuntutan pidana membayar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. "Dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan," ujarnya.
Jaksa juga menuntut hukuman tambahan terhadap Bonaran berupa pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut aturan. "(Hukuman) Selama delapan tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap," tuturnya.
Hal yang memberatkan tuntutan ini ialah perbuatan Bonaran dilakukan pada saat pemerntah sedang giat melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan perbuatannya mencederai lembaga peradilan utamanya Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut dia, perbuatan terdakwa juga dianggap mencederai nilai pemilihan umum yang dilakukan secara jujur dan adil. "Hal meringankan, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum," katanya.
jaksa menyatakan Bonaran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer.
Jaksa menyatakan Bonaran telah terbukti menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait perkara sengketa Pemilihan Bupati Tapanuli Tengah tahun 2011
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raja Bonaran Situmeang berupa pidana penjara selama enam tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan," kata Jaksa Pulung Rinandoro saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (27/4/2015).
Dalam tuntutan yang dibacakan, jaksa juga memberikan tuntutan pidana membayar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. "Dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan," ujarnya.
Jaksa juga menuntut hukuman tambahan terhadap Bonaran berupa pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut aturan. "(Hukuman) Selama delapan tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap," tuturnya.
Hal yang memberatkan tuntutan ini ialah perbuatan Bonaran dilakukan pada saat pemerntah sedang giat melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan perbuatannya mencederai lembaga peradilan utamanya Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut dia, perbuatan terdakwa juga dianggap mencederai nilai pemilihan umum yang dilakukan secara jujur dan adil. "Hal meringankan, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum," katanya.
jaksa menyatakan Bonaran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer.
(dam)
