Eksekusi Mati Bisa Persulit Diplomasi Bebaskan WNI Terpidana Mati
Senin, 27 April 2015 - 03:29 WIB
Eksekusi Mati Bisa Persulit Diplomasi Bebaskan WNI Terpidana Mati
A
A
A
JAKARTA - Eksekusi hukuman mati gelombang dua yang akan dilaksanakan pemerintah pada akhir April 2015 mendatang, ditentang sejumlah pihak.
Direktur Program Imparsial Al-Araf adalah yang termasuk tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman mati tersebut.
Dia mengatakan, eksekusi mati justru akan menyulitkan Indonesia melakukan diplomasi dalam rangka membebaskan WNI yang menjadi terpidana mati di luar negeri.
"Dalam konteks demikian seharusnya pemerintah Indonesian tidak membabibuta melakukan eksekusi mati," kata Al-Araf di Kantor HRWG di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (26/4/2015).
Al-Araf menambahkan, masyakat Indonesia masih bersedih dengan eksekusi mati dua orang buruh migran Indonesia di Arab Saudi.
Pelaksanaan eksekusi mati, lanjut dia, justru akan berdampak pada berkurangnya dukungan bagi Pemerintah Indonesia untuk menghentikan eksekusi para WNI di luar negeri.
"Kementerian Luar Negeri akan kesulitan menghadapi hal ini. Dalam waktu bersamaan kita menolak hukuman mati WNI di luar negeri. Namun, di dalam negeri justru kita melakukan eksekusi mati. Ini paradoks bagi pemerintah. Politik luar negeri itu terlihat dari kondisi di dalam negeri. Keduanya harus konsisten," papar Al-Araf.
Direktur Program Imparsial Al-Araf adalah yang termasuk tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman mati tersebut.
Dia mengatakan, eksekusi mati justru akan menyulitkan Indonesia melakukan diplomasi dalam rangka membebaskan WNI yang menjadi terpidana mati di luar negeri.
"Dalam konteks demikian seharusnya pemerintah Indonesian tidak membabibuta melakukan eksekusi mati," kata Al-Araf di Kantor HRWG di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (26/4/2015).
Al-Araf menambahkan, masyakat Indonesia masih bersedih dengan eksekusi mati dua orang buruh migran Indonesia di Arab Saudi.
Pelaksanaan eksekusi mati, lanjut dia, justru akan berdampak pada berkurangnya dukungan bagi Pemerintah Indonesia untuk menghentikan eksekusi para WNI di luar negeri.
"Kementerian Luar Negeri akan kesulitan menghadapi hal ini. Dalam waktu bersamaan kita menolak hukuman mati WNI di luar negeri. Namun, di dalam negeri justru kita melakukan eksekusi mati. Ini paradoks bagi pemerintah. Politik luar negeri itu terlihat dari kondisi di dalam negeri. Keduanya harus konsisten," papar Al-Araf.
(sms)
