Koalisi LSM Desak Jokowi Batalkan Eksekusi Mati
Koalisi LSM Desak Jokowi Batalkan Eksekusi Mati
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Antihukuman Mati menuntut Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) membatalkan rencana eksekusi sejumlah terpidana mati.
Koalisi menilai selain bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, adanya ketidakadilan dalam proses hukum semakin menunjukkan hukuman mati tidak cocok diterapkan terhadap terpidana.
Juru bicara Human Right Working Group (HRWG) M Hafiz mengatakan berdasarkan sejumlah penelitian terungkap adanya pelanggaran aparat penegak hukum ketika menangani kasus terpidana mati.
"Pelanggaran mulai dari tidak adanya penerjemah bahasa bagi terpidana warga negara asing, tidak ada pendampingan pengacara bagi sebagian besar terpidana, hingga lalainya aparat penegak hukum menyikapi Peninjauan Kembali (PK) kasus tersebut," tutur Hafiz dalam konferensi pers di Kantor HRWG di Jakarta Pusat, Minggu (26/4/2015).
Menurut hukum HAM internasional, kata Hafiz, prinsip fair trial atau peradilan yang adil menjadi bagian penting dari proses hukum yang tidak dapat dipisahkan. Pasalnya, lanjut dia, hal tersebut terkait dengan penghukuman yang akan diterima oleh terpidana.
Hafiz menambahkan ketika proses penanganan sebuah perkara ternyata tidak memenuhi prinsip fair trial maka putusan tersebut diduga kuat memiliki cacat hukum.
"Dalam hal ini, menghentikan rencana eksekusi hukuman mati yang akan dilakukan akhir April ini merupakan kehasrusan sikap yang harus diambil oleh pemerintah Jokowi," kata Hafiz.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung berencana untuk melaksanakan eksekusi terhadap 10 terpidana mati. Dua di antaranya adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dua warga negara Australia yang divonis mati dalam kasus penyelundupan heroin pada 2005 silam. (Baca: Soal Hukuman Mati, Kejagung: Sudah Ada Tanggalnya)
Koalisi menilai selain bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, adanya ketidakadilan dalam proses hukum semakin menunjukkan hukuman mati tidak cocok diterapkan terhadap terpidana.
Juru bicara Human Right Working Group (HRWG) M Hafiz mengatakan berdasarkan sejumlah penelitian terungkap adanya pelanggaran aparat penegak hukum ketika menangani kasus terpidana mati.
"Pelanggaran mulai dari tidak adanya penerjemah bahasa bagi terpidana warga negara asing, tidak ada pendampingan pengacara bagi sebagian besar terpidana, hingga lalainya aparat penegak hukum menyikapi Peninjauan Kembali (PK) kasus tersebut," tutur Hafiz dalam konferensi pers di Kantor HRWG di Jakarta Pusat, Minggu (26/4/2015).
Menurut hukum HAM internasional, kata Hafiz, prinsip fair trial atau peradilan yang adil menjadi bagian penting dari proses hukum yang tidak dapat dipisahkan. Pasalnya, lanjut dia, hal tersebut terkait dengan penghukuman yang akan diterima oleh terpidana.
Hafiz menambahkan ketika proses penanganan sebuah perkara ternyata tidak memenuhi prinsip fair trial maka putusan tersebut diduga kuat memiliki cacat hukum.
"Dalam hal ini, menghentikan rencana eksekusi hukuman mati yang akan dilakukan akhir April ini merupakan kehasrusan sikap yang harus diambil oleh pemerintah Jokowi," kata Hafiz.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung berencana untuk melaksanakan eksekusi terhadap 10 terpidana mati. Dua di antaranya adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dua warga negara Australia yang divonis mati dalam kasus penyelundupan heroin pada 2005 silam. (Baca: Soal Hukuman Mati, Kejagung: Sudah Ada Tanggalnya)
(dam)
Explore More