Semangat Persaudaraan & Kebangkitan

ANNA LUTHFIE
Ketua DPP Partai Perindo

Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki landasan-landasan kedaulatan dan kemerdekaan. Dalam konteks politik luar negeri, Indonesia memosisikan dirinya sebagai negara yang bebas tanpa intervensi dari negara manapun, namun tetap mengambil peran aktif dalam rangka menciptakan perdamaian dunia.

Maka itu, arena Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun ini menjadi momentum untuk mengukuhkan kedudukan politik tersebut. Peran kebangsaan dan politik luar negeri ini tercantum dalam konstitusi yang berisikan dasar dan tujuan politik luar negeri Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia berperan serta ”ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Ujungnya adalah politik luar negeri bebas aktif yang didasarkan pada kepentingan nasional. AdalahMohamadHattayang memulai menawarkan langkah politik bebas aktif pada 1948. Ini seiring dengan politik jalan tengah yang ditempuh Indonesia ketika berusaha tidak terjebak antara ideologi kiri komunis yang dibawa oleh Uni Soviet dan pengaruh liberalis-kapitalis yang dibawa Amerika Serikat.

Dalam bukunya, Sekitar Konferensi Asia-Afrika dan Maknanya bagi Politik Luar Negeri Indonesia (1985), Roeslan Abdulgani menyebut bahwa politik luar negeri bebas aktif tidak mungkin dijalankan secara mutlak. Ini tidak lepas dari fakta dan bergantung pada situasidankondisinasional serta internasional yang terjadi saat itu dan turut memengaruhi sikap dan tindakan politik yang diperankan oleh negara.

Kelahiran KAA

Sejarah kelahiran KAA dapat menjadi contoh bagaimana situasi politik nasional dan internasional memberi pengaruh yang cukup kuat akan lahirnya ide dan gagasan untuk menggelar momentum sejarah tersebut. Kondisi dunia pasca- Perang Dunia II menjadikan Barat dan Timur bersitegang dan konflik. Ini tidak lepas dari ketegangan dan perbedaan ideologi politik, blok Barat menganut demokrasi-liberal, sedangkan blok Timur komunisme- otoriter.

Parahnya, dua blok ini berupaya membangun pengaruh ke negara-negara lain di belahan dunia. Mereka saling berkompetisi dan tentu saja bersitegang secara politik. Negara-negara Asia dan Afrika saat itu terkesan sebagai objek yang dicoba dipengaruhi oleh dua blok besar tersebut. Maka itu, KAA seakan menjadi jalan politik bagi negara-negara Asia dan Afrika untuk ”melawan” ketegangan antara dua blok tersebut.

KAA merintis kelahiran dunia ketiga dan Gerakan Nonblok untuk mematahkan dominasi dua negara adikuasa di atas. Roeslan Abdulgani mencatat langkah ini sebagai upaya untuk meredam perang dingin yang berkecamuk saat itu. Presiden Soekarno dalam pidatonya di KAA Bandung 1955 menyebut KAA adalah sebuah konferensi persaudaraan, yang tidak bermaksud menentang.

Konferensi merupakan badan yang luas dan toleran, di mana semua orang dan semua negeri berhak memiliki tempat sendiri di dunia ini. KAA sekaligus dimaknai sebagai perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia memiliki kebebasan menentukan sikapnya tanpa dipengaruhi oleh negara manapun, serta aktif dalam menciptakan perdamaian abadi.

Tidak heran jika kemudian dalam konferensi tersebut Soekarno menyampaikan bahwa konferensi harus menanamkan jiwa toleran yang mencakup prinsip untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghargai terhadap integritas dan kedaulatan negara lain, tidak turut campur tangan atas masalah domestik yang dihadapi negara lain, serta saling bekerja sama yang timbal balik.

Pidato Jokowi

Sejalan dengan posisi dan kedudukan dari sebuah konferensi yang dicanangkan Soekarno, Pidato Presiden Jokowi dalam pembukaan pertemuan puncak peringatan 60 Tahun KAA cukup baik dalam konteks menumbuhkan kembali kesadaran bahwa negara-negara Asia dan Afrika memiliki kekuatan tersendiri. Jokowi dalam pidatonya mengingatkan kembali peran Perserikatan Bangsa-Banga yang cenderung melemah dan tidak berdaya dalam mencegah konflik bersenjata di sejumlah negara.

Jokowi juga mendesak reformasi di lembaga internasional tersebut agar dapat berperan maksimal sebagai organisasi yang memperjuangkan perdamaian dunia. Bagaimanapun di mata Indonesia, reformasi PBB menjadi sebuah keharusan ketika kenyataan politik di dunia betapa kekerasan terjadi tanpa ”kehadiran” dari PBB. Kekerasan dan konflik politik di sejumlah negara menjadi isu yang relatif strategis dibawa oleh Presiden Jokowi di forum internasional KAA ini.

Bagaimanapun ketidakadilan dunia saat ini terasa menyesakkan karena masih ada negara yang terjajah. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan bahwa fakta politik tersebut menjadi utang bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika selama enam dekade terakhir. Menariknya, Palestina menjadi negara yang disebut oleh Presiden Jokowi.

Palestina menjadi isu penting dalam konteks perdamaian dunia. Penulis memandang pidato Presiden Jokowi memiliki pesan bermakna bahwa Indonesia mendukung sepenuhnya upaya-upaya perdamaian dunia, termasuk kemerdekaan Palestina. Sayangnya, dunia saat ini cenderung tidak bisa membantu rakyat Palestinalepasdari penderitaan, hidup dalam ketakutan, ketidakadilan, dan pendudukan selama bertahun- tahun.

Ajakan Jokowi kepada negara negara-negara Asia-Afrika tak berpangku tangan dan melanjutkan perjuangan mendukung kemerdekaan rakyat Palestina adalah wujud komitmen Indonesia untuk Palestina. Komitmen ini sebenarnya pernah menjadi janji politik Jokowi dalam kampanye pemilihan presiden tahun lalu.

Dalam sesi debat calon presiden, Jokowi menyebutkan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Tentu isu terkait Palestina tidak lepas dari kedudukan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia sekaligus berpeluang untuk berperan lebih dalam mendorong penyelesaian secara damai konflik di negara-negara Islam.

Apalagi ini juga diakui sejumlah kepala negara dan menteri luar negeri dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Harapan mereka disampaikan dalam pertemuan Presiden Jokowi di sela-sela pertemuan KAA. Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah energi sekaligus modal bagi bangsa ini untuk berperan secara aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Isu Ekonomi

Selain isu politik tentang perdamaian dunia dengan dukungan kepada Palestina, isu ekonomi juga tidak kalah penting untuk diambil oleh Indonesia di tengah pemerataan ekonomi masih menjadi problem besar negeri ini. Dominasi negaranegara kaya atas negara-negara miskin juga menjadi persoalan besar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi dunia.

Menariknya, dalam pidatonya, Jokowi menyindir kedudukan lembaga-lembaga donor seperti Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Dunia. Di mata Presiden, pendapat yang menyatakan bahwa ketidakadilan global hanya bisa diselesaikan oleh tiga lembaga tersebut adalah pandangan yang sudah usang.

Penulis melihat pidato di atas relatif cukup tegas dan keras jika dikontekskan dalam hubungan Indonesia dengan lembaga-lembaga donor tersebut. Publik boleh jadi menunggu bagaimana realisasi dan di lapangan ketika negeri ini berjalan tanpa peran lembaga-lembaga donor tersebut. Apalagi, isu kemandirian masih sebatas isu yang belum cukup kuat difaktakan oleh negara dan bangsa ini.

Kemandirian ekonomi, kemandirian politik, dan kemandirian budaya (Trisakti) yang menjadi isu, termasuk ketika Presiden Jokowi bertarung dalam pemilihan presiden tahun lalu, layak ditunggu realisasinya. Komitmen Jokowi dalam pidatonya di KAA adalah potret masih terjaganya janji dan komitmen pemerintah terkait isu kemandirian tersebut.

Namun, di atas semua, KAA tahun ini semestinya meneguhkan kembali pesan yang dibangun ketika konferensi ini digelar pada 1955. Isu kesejahteraan, solidaritas antarbangsa, serta mewujudkan stabilitas keamanan internal dan eksternal adalah pesanyangharustetapdijagadan diamalkan. Seperti yang disampaikan Soekarno dalam KAA 1955, Konferensi Asia-Afrika adalah sebuah upaya membangun persaudaraan dan kebangkitan, bukan pertentangan.