Bali Jadi Pusat Sekolah Politik Kader PDIP
A
A
A
BALI - Provinsi Bali akan dipusatkan menjadi sekolah politik bagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada saat ini, PDIP proses pembangunan sekolah sedang berlangsung.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sekolah tersebut diperuntukkan bagi kader-kader yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Dia mengaku pihaknya tengah bekerja sama dengan Kampus Revolusi Mental Pembina Bangsa dengan Prof dr Ermai di Subang, Jawa Barat.
“Saat ini kami masih sekolah politik ini masih dibangun. Bangunannya belum selesai,” terangnya usai penutupan Kongres PDIP ke-IV di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (11/04/2015).
Selain di Subang dan Bali, sekolah kader untuk PDIP ini juga dipusatkan di Yogyakarta. Dia menjelaskan sekolah politik ini hanya diperuntukkan bagi kader-kader PDIP.
“Semua kader yang akan maju ke dalam pertarungan politik, dia harus mengikuti sekolah politik terlebih dahulu,” jelasnya.
Kata Hasto, sekolah politik ini hanya untuk kader partai saja. Seperti halnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga saat ini belum mendaftarkan diri sebagai kader PDIP tidak bisa masuk ke dalam sekolah politik tersebut.
“Prioritas utama yang masuk sekolah ini bagi kader kami, tapi bagi mereka yang sudah menjabat dan sudah memiliki kualifikasi bisa saja masuk sekolah politik yang akan kami dirikan nanti,” pungkasnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sekolah tersebut diperuntukkan bagi kader-kader yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Dia mengaku pihaknya tengah bekerja sama dengan Kampus Revolusi Mental Pembina Bangsa dengan Prof dr Ermai di Subang, Jawa Barat.
“Saat ini kami masih sekolah politik ini masih dibangun. Bangunannya belum selesai,” terangnya usai penutupan Kongres PDIP ke-IV di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (11/04/2015).
Selain di Subang dan Bali, sekolah kader untuk PDIP ini juga dipusatkan di Yogyakarta. Dia menjelaskan sekolah politik ini hanya diperuntukkan bagi kader-kader PDIP.
“Semua kader yang akan maju ke dalam pertarungan politik, dia harus mengikuti sekolah politik terlebih dahulu,” jelasnya.
Kata Hasto, sekolah politik ini hanya untuk kader partai saja. Seperti halnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga saat ini belum mendaftarkan diri sebagai kader PDIP tidak bisa masuk ke dalam sekolah politik tersebut.
“Prioritas utama yang masuk sekolah ini bagi kader kami, tapi bagi mereka yang sudah menjabat dan sudah memiliki kualifikasi bisa saja masuk sekolah politik yang akan kami dirikan nanti,” pungkasnya.
(kri)