Kongres III PDIP Perlu Perhatikan Tiga Penegasan Ini
Selasa, 07 April 2015 - 20:14 WIB
Kongres III PDIP Perlu Perhatikan Tiga Penegasan Ini
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar kongres ketiga pada tanggal 9 sampai 12 April 2015 di Bali. Ada tiga penegasan dinilai yang harus diperhatikan dalam Kongres PDIP nanti.
"Yakni pertama, karena Jokowi adalah kader dan petugas partai, maka perlu kiranya komunikasi yang baik dalam setiap kebijakan yang akan dibuat agar seirama dengan platform partai," kata Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi dalam keterangan resminya, Selasa (7/4/2015).
Pada konteks ini, kata Muradi, Jokowi akan mendapat back up politik yang penuh dari PDIP maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Kedua, lanjut Muradi, belajar dari sejumlah kebijakan yang dibuat, maka Jokowi harus melibatkan atau setidaknya berbicara dengan partainya maupun KIH terkait dengan kebijakan yang dibuat.
"Salah satu yang krusial adalah merevisi RPJMN yang telah dibuat Bappenas karena tidak mencerminkan Trisakti dan Nawacita," imbuhnya.
Kemudian yang ketiga, sambung dia, menjadikan PDIP serta partai pengusungnya sebagai rujukan utama dalam membuat kebijakan selain harapan dan masukan dari masyarakat serta relawan. Hal itu juga bagian dari penegasan Jokowi tidak antipartai.
"Hal tersebut juga memperkuat kontrol dan pengawasan partai agar pemerintahan Jokowi-JK tetap teguh dan konsisten di jalan Trisakti dan program Nawacita," pungkasnya.
"Yakni pertama, karena Jokowi adalah kader dan petugas partai, maka perlu kiranya komunikasi yang baik dalam setiap kebijakan yang akan dibuat agar seirama dengan platform partai," kata Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi dalam keterangan resminya, Selasa (7/4/2015).
Pada konteks ini, kata Muradi, Jokowi akan mendapat back up politik yang penuh dari PDIP maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Kedua, lanjut Muradi, belajar dari sejumlah kebijakan yang dibuat, maka Jokowi harus melibatkan atau setidaknya berbicara dengan partainya maupun KIH terkait dengan kebijakan yang dibuat.
"Salah satu yang krusial adalah merevisi RPJMN yang telah dibuat Bappenas karena tidak mencerminkan Trisakti dan Nawacita," imbuhnya.
Kemudian yang ketiga, sambung dia, menjadikan PDIP serta partai pengusungnya sebagai rujukan utama dalam membuat kebijakan selain harapan dan masukan dari masyarakat serta relawan. Hal itu juga bagian dari penegasan Jokowi tidak antipartai.
"Hal tersebut juga memperkuat kontrol dan pengawasan partai agar pemerintahan Jokowi-JK tetap teguh dan konsisten di jalan Trisakti dan program Nawacita," pungkasnya.
(kri)
