KPK-DPD Bertemu Bahas Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam
Jum'at, 27 Maret 2015 - 15:17 WIB
KPK-DPD Bertemu Bahas Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui Ketua DPD Irman Gusman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu membahas upaya pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam.
Pemimpin KPK yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain. Sementara itu, Plt Pemimpin KPK Johan Budi berhalangan hadir karena sakit.
"Sesungguhnya DPD telah memiliki nota kesepahaman untuk membanhun KPK sejak lama. Pembernatasan korupsi tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh KPK, tapi perlu sinergi. Begitu pula DPR RI ikut terlibat," kata Irman Gusman, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Menurut Irman, tren korupsi di sektor sumber daya alam kini terjadi di daerah-daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki akses langsung dengan daerah, DPD dapat ikut serta berperan dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya korupsi dengan membuat regulasi yang ketat.
"Untuk itu, 11 tahun ini kita perbaiki persoalan kebijakan, Undang Undang sehingga keberadaan kami bisa ikut menegakkan hukum dan memberantas korupsi," ucap Irman.
Sementara itu, Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, selama ini sejumlah anggota DPD telah membawa misi KPK ke daerah. Sebagai pihak yang memiliki akses langsung ke daerah, para senator memiliki peran besar menangani korupsi sumber daya alam.
"Banyak yang harus dibenahi, termasuk tentang tumpang tindih perizinan, dan itu bisa diperbaiki dengan meminjam tangan anggota DPD. Beliau punya akses mengatasi kebuntuan di daerah," kata Ruki.
Ruki berharap, pembaruan MoU dengan DPD yang telah diteken sejak 2006 ini mampu memperbaiki kemakmuran rakyat. "Kita sampaikan ke DPD dengan harapan bersama-sama untuk perbaikan lingkungan demi kemakmuran rakyat," tandas Ruki.
Pemimpin KPK yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain. Sementara itu, Plt Pemimpin KPK Johan Budi berhalangan hadir karena sakit.
"Sesungguhnya DPD telah memiliki nota kesepahaman untuk membanhun KPK sejak lama. Pembernatasan korupsi tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh KPK, tapi perlu sinergi. Begitu pula DPR RI ikut terlibat," kata Irman Gusman, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Menurut Irman, tren korupsi di sektor sumber daya alam kini terjadi di daerah-daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki akses langsung dengan daerah, DPD dapat ikut serta berperan dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya korupsi dengan membuat regulasi yang ketat.
"Untuk itu, 11 tahun ini kita perbaiki persoalan kebijakan, Undang Undang sehingga keberadaan kami bisa ikut menegakkan hukum dan memberantas korupsi," ucap Irman.
Sementara itu, Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, selama ini sejumlah anggota DPD telah membawa misi KPK ke daerah. Sebagai pihak yang memiliki akses langsung ke daerah, para senator memiliki peran besar menangani korupsi sumber daya alam.
"Banyak yang harus dibenahi, termasuk tentang tumpang tindih perizinan, dan itu bisa diperbaiki dengan meminjam tangan anggota DPD. Beliau punya akses mengatasi kebuntuan di daerah," kata Ruki.
Ruki berharap, pembaruan MoU dengan DPD yang telah diteken sejak 2006 ini mampu memperbaiki kemakmuran rakyat. "Kita sampaikan ke DPD dengan harapan bersama-sama untuk perbaikan lingkungan demi kemakmuran rakyat," tandas Ruki.
(maf)
