Abaikan Keinginan KIH, Jokowi Cukup Dengarkan Publik
Selasa, 10 Februari 2015 - 08:38 WIB
Abaikan Keinginan KIH, Jokowi Cukup Dengarkan Publik
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak perlu khawatir jika nantinya ditinggalkan oleh PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akibat kebijakannya yang tak akomodatif.
"Sebagai Presiden sebetulnya Jokowi tak perlu repot menyelesaikan masalah ini. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden cukup kuat dan sentral dalam mengambil keputusan," ujar Pengamat Politik dari Nusantara Institute Idil Akbar ketika dihubungi Sindonews, Selasa (10/2/2015).
Menurutnya, sejak awal kelemahan Jokowi tidak memiliki dukungan politik yang cukup masif di parlemen karena dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Namun, menurutnya, Jokowi masih memiliki kekuatan lain yakni dukungan publik.
"Jadi saya kira, jika memang keputusan harus diambil tak perlu banyak lirik kanan kiri atau harus mendapat 'restu' ketum partai di KIH. Selama publik mendukung itu jauh lebih signifikan," jelas dosen Fisip Unpad Bandung ini.
Sekadar informasi, belakangan ini sejumlah politikus PDIP mengkritik beberapa jajaran Kabinet Kerja Jokowi-JK. Sebut saja Effendi Simbolon yang menilai Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto sebagai pengkhianat.
Kemudian, politikus Senior PDIP Pramono Anung menyarankan agar menteri dalam Kabinet Kerja tidak mengeluarkan pernyataan ke media mengenai konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Pramono menilai pernyataan menteri Kabinet Kerja mengenai persoalan itu justru menambah kegaduhan. Pernyataan Pramono itu menyindir Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mengatakan sangat indah jika Budi Gunawan memiliki inisiatif mundur dari calon Kapolri.
Kemudian politikus PDIP Masinton Pasaribu yang meminta agar Presiden Jokowi mengevaluasi keberadaan Rini Mariani Soemarno dan Andi Widjajanto. Bahkan, Masinton menuding Rini dan Andi di balik permasalahan menjauhnya Jokowi dari PDIP belakangan ini.
"Sebagai Presiden sebetulnya Jokowi tak perlu repot menyelesaikan masalah ini. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden cukup kuat dan sentral dalam mengambil keputusan," ujar Pengamat Politik dari Nusantara Institute Idil Akbar ketika dihubungi Sindonews, Selasa (10/2/2015).
Menurutnya, sejak awal kelemahan Jokowi tidak memiliki dukungan politik yang cukup masif di parlemen karena dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Namun, menurutnya, Jokowi masih memiliki kekuatan lain yakni dukungan publik.
"Jadi saya kira, jika memang keputusan harus diambil tak perlu banyak lirik kanan kiri atau harus mendapat 'restu' ketum partai di KIH. Selama publik mendukung itu jauh lebih signifikan," jelas dosen Fisip Unpad Bandung ini.
Sekadar informasi, belakangan ini sejumlah politikus PDIP mengkritik beberapa jajaran Kabinet Kerja Jokowi-JK. Sebut saja Effendi Simbolon yang menilai Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto sebagai pengkhianat.
Kemudian, politikus Senior PDIP Pramono Anung menyarankan agar menteri dalam Kabinet Kerja tidak mengeluarkan pernyataan ke media mengenai konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Pramono menilai pernyataan menteri Kabinet Kerja mengenai persoalan itu justru menambah kegaduhan. Pernyataan Pramono itu menyindir Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mengatakan sangat indah jika Budi Gunawan memiliki inisiatif mundur dari calon Kapolri.
Kemudian politikus PDIP Masinton Pasaribu yang meminta agar Presiden Jokowi mengevaluasi keberadaan Rini Mariani Soemarno dan Andi Widjajanto. Bahkan, Masinton menuding Rini dan Andi di balik permasalahan menjauhnya Jokowi dari PDIP belakangan ini.
(kri)
